Perseteruan Rizal Ramli dan Jusuf Kalla sudah meletup sejak 2004?

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menilai bahwa target pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt terlalu sulit dicapai. Bahkan, dia menilai bahwa proyek yang dicanangkan Jokowi hingga 2019 itu tak masuk akal. Terlebih, target tersebut semakin besar lantaran ditambah dengan sisa target pembangunan 7.000 megawatt listrik peninggalan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun merasa gerah dengan pernyataan Rizal Ramli tersebut. Terlebih, Rizal juga sempat membuat berang sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja dengan mendesak Presiden Joko Widodo meninjau ulang rencana aksi ekspansi PT Garuda Indonesia. Yakni soal rencana pembelian 30 unit pesawat.

Menteri BUMN Rini Soemarno yang memiliki wewenang perihal pembelian pesawat itu menyindir Rizal yang terlalu jauh mengurusi hal yang bukan haknya sebagai Menko Kemaritiman. Jusuf Kalla juga menegaskan agar setiap menteri harus memahami setiap perkara sebelum mengeluarkan pernyataan atau komentar. Menurut JK, akan berbahaya apabila seorang menteri yang tidak memahami persoalan, lantas mengeluarkan pernyataan. Apalagi, pernyataan Rizal tersebut dinilai JK telah membuat wibawa Presiden Joko Widodo jatuh.

"Oh malah kalau begitu mengurangi kewibawaan Presiden, karena yang resmikan kan Presiden, bukan saya. Policy pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau gitu, kan. Tapi begini, tentu sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tapi menteri harus banyak akalnya, kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang," kata JK di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

Mendengar sindiran dari JK tersebut, ternyata tak membuat Rizal takut. Bahkan, dia menantang JK untuk berdiskusi di depan umum.

"Gini, kalau mau paham minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya kita diskusi di depan umum, ya," kata Rizal.

Beberapa pihak seakan tak kaget dengan perseteruan antara Rizal Ramli dengan Jusuf Kalla. Sebab, bukan barang baru keduanya saling berseteru. Keduanya disebut-sebut telah 'bermusuhan' sejak tahun 2004. Penyebabnya, saat JK menjabat sebagai Wakil Presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan saat keduanya saling berunding menentukan formasi kabinet Indonesia Bersatu. Seorang sumber di Istana saat itu mengatakan, terjadi perundingan yang sengit antara SBY dan JK dalam menentukan kursi Menko Perekonomian.

Diketahui, saat itu, SBY mengumumkan formasi kabinetnya pada pukul 23.40 WIB atau tertunda 3 jam lebih dari jadwal yang telah ditetapkan. Penyebabnya, kata sumber Istana itu, SBY sudah menunjuk nama Rizal Ramli jauh-jauh hari sebagai Menko Perekonomian. Namun, di ujung deadline pengumuman kabinet, JK tak setuju dengan pilihan SBY itu. Di detik-detik akhir, JK justru meminta agar Aburizal Bakrie saja yang menjabat Menko Perekonomian.

"Peran Pak JK dalam penyusunan Kabinet memang besar. Dia juga berperan dalam pemilihan pos penting," kata Sumber tersebut kepada merdeka.com, Rabu (19/8).

Sumber tersebut menjelaskan bahwa SBY bahkan telah sampai membuat resmi penunjukan Rizal Ramli sebagai Menko Perekonomian. Namun, hanya karena JK tak merestui, maka pengumuman kabinet pun menjadi molor. Sampai pada akhirnya SBY pun mengalah dan memutuskan menggeser posisi Rizal ke Menteri BUMN. Namun, lagi-lagi JK menolaknya.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi yang juga teman dekat Rizal Ramli mengakui hal tersebut. Sayangnya, dia ogah menjelaskan secara rinci saat dihubungi merdeka.com, semalam.

"Saya juga dengar seperti itu, tapi itu kan rumor ya," kata Adhie.

Adhie memberikan dukungannya kepada sahabatnya itu, bahwa sah-sah saja apabila seorang menteri memberikan saran kepada pemerintah terkait Garuda Indonesia dan pembangkit listrik 35.000 megawatt.

"Kalau ada masalah diam saja kan nggak mungkin," katanya.

Adhie juga tak setuju dengan pernyataan Rini Soemarno yang menyebut Rizal terlampau jauh sampai harus mengurusi masalah Garuda Indonesia. Sebab, kata dia, permasalahan yang ada di sektor manapun tidak harus hanya diurusi oleh kementerian terkait.

"Kalau sudah urusan pembenahan pemerintahan itu sebenarnya nggak perlu dikapling-kapling. Saya rasa tidak seperti itu, dia kan punya saran-saran sendiri, jangankan Menteri rakyat biasa saja kan boleh berikan saran," imbuh mantan Juru Bicara Presiden keempat Abdurrahman Wahid ini.