Perseteruan Rizal Ramli dan Rini, ancaman bagi kabinet Jokowi

Merdeka.com - Sehari setelah dilantik menjadi Menko Kemaritiman, Rizal Ramli sudah mengeluarkan komentar pedas terhadap pemerintahan. Dia meminta agar Presiden Joko Widodo meninjau ulang rencana pembelian 30 unit pesawat untuk Garuda Indonesia.

Pernyataan tersebut membuat Menteri BUMN Rini Soemarno merasa tersinggung. Sebab masalah pembelian itu dilakukan oleh Kementerian BUMN. Rini pun menyindir Rizal bahwa kewenangan pembelian pesawat bukan urusan Menko Kemaritiman.

Atas polemik tersebut, menteri kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK dinilai tak kompak. Persoalan ini cerminan bahwa pemerintahan saat ini tidak kompak.

Pengamat Politik dari Unas Alfan Alfian mengatakan, perseteruan antara Rini dan Rizal membuat resah publik. Pasalnya kedua menteri itu harusnya bekerja sama, bukan malah bertentangan.

"Perbedaan pendapat itu cukup meresahkan, mungkin itu cukup membingungkan. Terkesan pemerintahan ini tidak ada kekompakan di internalnya," kata Alfan saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (15/8).

Alfan pun menyoroti kasus pembelian 30 pesawat yang direncanakan kementerian BUMN, dia meminta Rini sebagai pihak yang berwenang menjaga transparansi dalam rencana ini. Dia menyatakan, perdebatan yang terjadi antara Rini dan Rizal cukup membuka mata publik tentang kondisi di kabinet.

"Imbas transparansi dan duduk persoalan apakah pengadaan yang dilakukan BUMN itu rasional atau tidak bagi masyarakat. Perdebatan itu ada gunanya juga bagi masyarakat jadi tahu apa yang sedang terjadi," kata Alfian.

Alfan berpendapat, perdebatan ini bisa mempengaruhi situasi ekonomi yang tengah dalam persoalan. Dia meminta agar Jokowi mengatur para menterinya supaya tak saling beda pandangan.

"Secara komunikasi sangat tidak menguntungkan pemerintah. Ini cermin ketidakkompakan kabinet. Kembali lagi ke Presiden Jokowi, bagaimana kabinet ini biar tidak muncul konflik terbuka seperti itu," tutur dia.

Alfan melihat, jika kasus Rini dan Rizal terjadi terus seperti ini, maka bukan tidak mungkin kerja kabinet menjadi terganggu. "Ini bisa berbahaya bagi kabinet ke depan," imbuhnya.

Sekali lagi, dia mengimbau agar Jokowi bisa memanage anak buahnya untuk tidak mengungkap beda pandangan secara terbuka ke publik. Di sisi lain, Jokowi juga harus meminta kepada para menterinya untuk tidak bicara sembarangan di depan publik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rizal menilai, pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat berbadan besar digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru membuat Garuda menanggung rugi.

"Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman USD 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350, 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Pengalaman Garuda selama ini Jakarta-Amsterdam, Jakarta-London, penumpang 30 persen. Merugi melulu," ungkapnya.

Pernyataan itu membuat Menteri BUMN Rini Soemarno geram. Dia mengatakan Garuda Indonesia berada di bawah kewenangannya dan bertanggung jawab pada Menko Perekonomian Darmin Nasution.

"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda," kata Rini.