Persiapan dinilai belum matang, pilkada serentak terancam batal
Merdeka.com - Usulan pilkada serentak 2015 ditunda muncul saat diadakannya rapat bersama DPR, Polri dan Jaksa Agung dalam membahas persiapan dan mekanisme pilkada serentak. Penundaan ini muncul ketika Wakil Ketua Komisi III Benny Kabur Harman menanyakan mekanisme kesiapan dan dana pilkada.
"Apakah Bawaslu siap? Apakah KPU siap? Apakah pengamanan siap? Apakah dana pengawasan siap? Apa dana pengamanan siap? Ini harus dipertanyakan benar-benar," ungkap Benny di ruang rapat Komisi II, Senayan, Kamis (25/6) yang sontak membuat ruang sidang hening sejenak yang sebelumya diwarnai hujan interupsi.
Lanjut dia, jika ini belum dipersiapkan secara matang, ada baiknya sidang ditunda untuk memperoleh kejelasan agar pilkada serentak bisa berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Kapan Pilkada Jakarta akan diadakan? Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil akan berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Kapan pilkada di Jawa Tengah akan digelar? Selain pemilihan presiden serta wakil rakyat pada April kemarin, ada pemilihan kepala daerah yang digelar pada November mendatang.
-
Kapan Pilkada serentak dilaksanakan? Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
"Saya minta ini disiapkan. Siapa yang jamin Bawaslu itu menjamin pilkada berjalan baik. Kalau syarat ini diterima ya mungkin, tapi kalau tidak ya sama saja. Ada baiknya kita bahas lagi dalam rapat selanjutnya. Saya kira DPR, Polri dan KPU rapat lagi karena tiga komponen ini yang terlibat langsung dalam pilkada nanti," ujar Benny politisi Partai Demokrat asal Manggarai, NTT ini.
Setelah mendengar paparan Benny, Waki Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan rapatpun meminta persetujuan Menteri Tjahjo Kumolo. Hal itu pun dijawab Menteri Tjahjo jika ia setuju usulan Benny dan rapat akan diteruskan hari berikutnya.
Namun anggota dewan lain rupanya kurang setuju dengan adanya rapat lagi. Politisi PDIP Arteria Dahlan misalnya. Dia menyebut rapat gabungan tidak perlu lagi.
"Interupsi, Pak Ketua. Kita sudah rapat berulangkali. Banyak hal yang sudah kita bicarakan. Materi lengkap pun sudah kami siapkan," ujar Arteri yang sebelumnya mengkritik keras kesiapan Polri dalam persiapan pengamanan pilkada.
Menanggapi hal itu, Fahri Hamzah tetap setuju jika rapat akan diteruskan. Kata dia, untuk menyukseskan pilkada perlu persiapan yang lebih baik.
"Rapat kok ditakuti. Ini kan demi demi pilkada serentak bisa berjalan baik," pungkas Fahri yang akhirnya mengetuk palu setelah mendapat persetujuan semua anggota dewan agar rapat diteruskan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaDasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaDPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pilkada ulang direncanakan diselenggarakan pada September 2025.
Baca SelengkapnyaAlasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaRapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaBawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca SelengkapnyaSetelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya