Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Persiapan dinilai belum matang, pilkada serentak terancam batal

Persiapan dinilai belum matang, pilkada serentak terancam batal Simulasi Pilkada 2015. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Usulan pilkada serentak 2015 ditunda muncul saat diadakannya rapat bersama DPR, Polri dan Jaksa Agung dalam membahas persiapan dan mekanisme pilkada serentak. Penundaan ini muncul ketika Wakil Ketua Komisi III Benny Kabur Harman menanyakan mekanisme kesiapan dan dana pilkada.

"Apakah Bawaslu siap? Apakah KPU siap? Apakah pengamanan siap? Apakah dana pengawasan siap? Apa dana pengamanan siap? Ini harus dipertanyakan benar-benar," ungkap Benny di ruang rapat Komisi II, Senayan, Kamis (25/6) yang sontak membuat ruang sidang hening sejenak yang sebelumya diwarnai hujan interupsi.

Lanjut dia, jika ini belum dipersiapkan secara matang, ada baiknya sidang ditunda untuk memperoleh kejelasan agar pilkada serentak bisa berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

"Saya minta ini disiapkan. Siapa yang jamin Bawaslu itu menjamin pilkada berjalan baik. Kalau syarat ini diterima ya mungkin, tapi kalau tidak ya sama saja. Ada baiknya kita bahas lagi dalam rapat selanjutnya. Saya kira DPR, Polri dan KPU rapat lagi karena tiga komponen ini yang terlibat langsung dalam pilkada nanti," ujar Benny politisi Partai Demokrat asal Manggarai, NTT ini.

Setelah mendengar paparan Benny, Waki Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan rapatpun meminta persetujuan Menteri Tjahjo Kumolo. Hal itu pun dijawab Menteri Tjahjo jika ia setuju usulan Benny dan rapat akan diteruskan hari berikutnya.

Namun anggota dewan lain rupanya kurang setuju dengan adanya rapat lagi. Politisi PDIP Arteria Dahlan misalnya. Dia menyebut rapat gabungan tidak perlu lagi.

"Interupsi, Pak Ketua. Kita sudah rapat berulangkali. Banyak hal yang sudah kita bicarakan. Materi lengkap pun sudah kami siapkan," ujar Arteri yang sebelumnya mengkritik keras kesiapan Polri dalam persiapan pengamanan pilkada.

Menanggapi hal itu, Fahri Hamzah tetap setuju jika rapat akan diteruskan. Kata dia, untuk menyukseskan pilkada perlu persiapan yang lebih baik.

"Rapat kok ditakuti. Ini kan demi demi pilkada serentak bisa berjalan baik," pungkas Fahri yang akhirnya mengetuk palu setelah mendapat persetujuan semua anggota dewan agar rapat diteruskan.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya

Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024
DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Catat, Pilkada Ulang Digelar September 2025
Catat, Pilkada Ulang Digelar September 2025

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pilkada ulang direncanakan diselenggarakan pada September 2025.

Baca Selengkapnya
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya
Usai Dilantik, Menkum HAM Langsung Rapat Bareng Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Tancap Gas Bentuk Panja
Usai Dilantik, Menkum HAM Langsung Rapat Bareng Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Tancap Gas Bentuk Panja

Setelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'

Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya