Pertajam visi & misi Jokowi-Ma'ruf, PDIP kasih masukan di sektor maritim

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan memberikan masukan kepada Capres dan Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf, khususnya di sektor maritim. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Adapun hari ini, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mengadakan Focus Group Discussion yang digelar DPP PDI Perjuangan dengan tema "Akselerasi Industri 4.0 Berbasis Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia".

Selain Hasto, hadir juga Ketua DPP PDIP Bidang Maritim Rokhmin Daruri, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara, serta sejumlah kepala daerah, seperti wali kota Baubau, bupati Pulau Buru, wakil bupati Bengkalis, bupati Halmahera Barat, bupati Rokan Hilir, wali kota Tidore, dan wali kota Bandarlampung.

"Tentu saja, karena PDI Perjuangan sebagai pilar pendukung Pak Jokowi-Ma'ruf, di bawah kami harus menyampaikan gagasan-gagasan yang konkret yang nanti terintegrasi dengan kebijakan pemerintah," ucap Hasto di DPP PDIP, Jakarta, Kamis (27/9).

Hasto mewakili Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri, menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dahulu dikenal sebagai bangsa maritim. Kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah menguasai lautan hingga bisa menguasai wilayah-wilayah di luar Indonesia masa kini. Orientasi kemaritiman itu lalu menghilang di era sebelum Presiden Jokowi.

Setelah 71 tahun merdeka, lanjut dia, Jokowi muncul sebagai pemimpin yang menetapkan visi Poros Maritim Dunia yang masuk ke Nawacita.

"Karena itulah nanti FDG ini memberikan masukan kepada tim visi misi Jokowi terhadap agenda-agenda prioritas di bidang kelautan tersebut," ungkap Hasto.

Dikatakannya, arah PDIP adalah mempertajam bagaimana ideologi Pancasila dibumikan melalui visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya. Sebab itu, para kepala daerah yang diusung PDIP diwajibkan bekerja mendukung program Poros Maritim Dunia.

"PDIP mengambil inisiatif kepala daerah di daerah pesisir diwajibkan untuk menjalankan upaya pemberdayaan nelayan melalui budidaya kelautan dan lainnya," tukas Hasto.

Rokhmin Dahuri menyatakan, bahwa melalui diskusi itu, pihaknya akan merumuskan program kerja nyata yang bisa dilakukan hingga Maret tahun depan. Tujuannya mem-back up dan mem-boosting program kemaritiman Jokowi-Maruf Amin.

Sejauh ini, kata Rokhmin, setidaknya sudah ada 11 poin yang sudah diinventarisasi sebagai hal yang harus dikerjakan di bidang kemaritiman. Di mana salah satunya, peningkatan kesejahteraan nelayan.

Di mana, kata dia, meliputi kemudahan perizinan usaha tangkap ikan‎, pembentukan koperasi nelayan untuk sarana produksi murah serta untuk pengolahan hingga pemasaran produk nelayan.

"Lalu memikirkan mata pencarian nelayan ketika masa paceklik ikan, mengusahakan rumah dan perumahan berkualitas yang murah, dan memberikan ‎pendidikan, pelarihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas nelayan," pungkas Rokhmin.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com