Pertanyaan-Pertanyaan Kritis Jokowi vs Prabowo saat Debat Pilpres 2014

Merdeka.com - Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto kembali bertemu dalam debat Pilpres 2019. Debat Pilpres 2019 kemungkinan tak kalah panas dengan debat Pilpres 2014 lalu.

Saat debat 2014 lalu, Jokowi dan Prabowo saling lempar pertanyaan yang membuat debat semakin seru. Muncul pertanyaan-pertanyaan kritis antar dua kubu, Jokowi vs Prabowo. Berikut ini petikan pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan pada debat Pilpres 2014 lalu:

Jokowi: Bapak Salah Baca

Dalam sesi tanya jawab debat pilpres pada 5 Juli 2014 lalu, capres nomor urut satu Prabowo Subianto mempertanyakan ucapan pesaingnya, Joko Widodo ( Jokowi ) bahwa petani tidak perlu koperasi. Ucapan Jokowi itu dikutip Prabowo saat capres nomor dua itu berkampanye di depan nelayan dan petani di Indramayu, Jawa Barat.

"Bapak katakan petani tidak perlu koperasi, padahal koperasi adalah soko guru ekonomi kita. Mohon dijelaskan mengambil sikap seperti itu," kata Prabowo kepada Jokowi dalam debat pilpres di Gedung Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7).

Mendapat pertanyaan itu, Jokowi lantas kaget. "Itu bapak salah baca atau salah dengar, saya kira semua orang tahu Koperasi soko guru kita. Jokowi tidak mungkin ngomong begitu," kata Jokowi .

Karena tidak memegang bukti pernyataan Jokowi, Prabowo pun tidak bisa menanggapi lagi. Sebaliknya, Jokowi terus menjelaskan soal rencana pembangunan ekonomi di desa dan pentingnya kemandiran sebuah desa.

Prabowo Bertanya Soal Pilkada Mahal

Debat Pilpres 2014 lalu, yang mengusung tema 'Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kapasitas Hukum', Prabowo memberikan pertanyaan kepada Jokowi-JK terkait pilkada langsung yang mahal yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 13 triliun serta pemekaran yang sangat membebani anggaran.

Jokowi menjawab bahwa pilkada langsung adalah bentuk dari kedaulatan rakyat. Jokowi juga mengakui jika pilkada langsung memang memerlukan biaya tidak murah. Untuk itu perlu teknisnya harus diperbaiki, contohnya dengan pilkada serantak.

"Pemilihan langsung tetap seperti sekarang, hanya caranya teknisnya yang harus kita perbaiki dilaksanakan serentak untuk mengurangi biaya. Baik di sebuah provinsi atau mungkin bisa di dalam sebuah negara, tapi ini butuh transisi lama," jelas Jokowi.

Terkait pemekaran daerah, Jokowi menjelaskan pemekaran bisa saja dilakukan tapi dengan beberap catatan contohnya mampu atau tidaknya daerah itu mandiri dan perlu perhitungan yang cermat dan teliti jangan sampai anggaran untuk pemekaran tidak menyasar pada pelayanan warga.

Jawaban yang diberikan Jokowi tidak memuskan bagi Prabowo. Prabowo ingin jawaban yang lebih detail terkait pemekaran. Apakah dalam pemerkaran diperlukan luas daerah yang cukup atau penduduk yang cukup.

"Masalah keluasan, itu juga menjadi perhitungan, jumlah penduduk juga harus jadi pertimbangan apakah penduduk yang hanya sedikit itu bisa diberikan? saya rasa bisa saja tapi artinya pemekaran ini memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Intinya pemanfaatkan bagi rakyat, pemanfaatan bagi warga arahnya bukan memberi keuntungan pada elit-elit poltik yang ada yang meminta pemekaran itu," jawab Jokowi kala itu.

Jokowi Tanya Soal Impor Beras

Saat debat Pilpres pada Juli 2014, Jokowi bertanya terkait Indonesia yang terus mengimpor beras. "Saat ini kita sebagai pengimpor beras yang sangat besar, tahun 2012 impor beras kita kurang lebih 2,7 juta ton dan kita pernah swasembada 2008-2009. Pertanyaan saya apa yang keliru? Dan apa yang salah dan juga Pak Prabowo sebagai ketua HKTI apa yang bapak lakukan?" tanya Jokowi.

Prabowo dengan tegas memjawab bahwa dirinya tetap berkomitmen untuk menolak impor. Bahkan dirinya bercerita pernah mendapat teguran dari Jusuf Kalla terkait komitmennya menolak impor beras.

"Sebagai ketua umum HKTI saya terus konsisten menolak impor beras, saya selalu mengingatkan pemerintah dan pernah saya ditegur oleh pak JK sebagai wakil presiden beliau Ketum Golkar saya dipanggil beliau nengur saya karana statement saya menolak impor beras. Karena pada saat itu bapak mendukung impor beras," jawab Prabowo.