Pertanyakan Kesalahan Situng, Fadli Zon Nilai KPU Amatiran
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengutarakan ada sejumlah polemik penghitungan suara yang tidak bisa dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu. Pernyataan itu disampaikan Fadli usai bertemu dengan komisioner KPU.
Hal utama yang dipertanyakan politisi Gerindra itu kepada komisioner KPU adalah sistem informasi penghitungan suara (Situng). Sebab, menurutnya banyak kesalahan input yang tidak terkoreksi oleh situng.
"Saya pertanyakan kenapa tidak ada rejection, ini tidak bisa dijawab oleh KPU. Dengan sistem yang ada harusnya hal yang elementer ini bisa ditangani," ujar Fadli, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Apa yang dikritik Sahroni tentang KPU? 'Ya karena banyak masalah mustinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya Jadi supaya publik ini percaya dengan lembaga yang dipimpin oleh KPU sendiri,' kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/3).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Fadli menyayangkan hal tersebut. Sebab seharusnya, kata Fadli, data yang dikoreksi ditampilkan juga di situng dengan mengubah grafik dan semacamnya.
Selain mempertanyakan data situng, ia juga mengkritisi inputer merangkap sebagai input. Hal ini seharusnya tidak terjadi sebab dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan.
Setelahnya, Wakil Ketua Partai Gerindra itu mempertanyakan sistem keamanan server yang digunakan KPU. Ada sejumlah hal yang disoroti dari server oleh Fadli seperti tidak menggunakan server bersertifikat ISO (The International Standardization of Organization) 27001. Sertifikat itu merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi atau dikenal juga dengan Information Security Management System (ISMS).
Pun soal penyimpanan data elektronik, yang dianggap Fadli amatiran jika dilakukan oleh KPU, sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu.
Satu kasus yang ia utarakan adalah sistem tidak bisa men-scan gambar, sebaliknya jika objek yang discan berupa teks.
"Mengenai ISO ini tidak menggunakan ISO 27001 karena persoalan tempat listrik dan sebagainya. Ini juga satu hal yang menurut saya sangat amatiran karena seharusnya untuk tingkat negara tidak boleh ada hal-hal seperti ini," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua MK Suhartoyo sempat memotong keterangan Patra yang dianggap sudah masuk dalam pendapat.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu
Baca SelengkapnyaPatra M Zen sempat mendapat teguran dari Ketua MK Suhartoyo dalam sidang.
Baca SelengkapnyaHakim Konstitusi Arief Hidayat menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius usai kedapatan absen di sidang sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca SelengkapnyaSejumlah rekaman mengenai dugaan kecurangan banyak tersebar di media sosial.
Baca SelengkapnyaProses rekapitulasi suara di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung pada 7-9 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaProses rekapitulasi perolehan suara pemilihan DPR Dapil Sulawesi Tengah berlangsung panas pada Sabtu 16 Maret 2024
Baca SelengkapnyaHakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyindir sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan tambahan angka dalam Pemilu 2024, Kamis (2/5).
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Senin (1/4)
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Senin (1/4)
Baca SelengkapnyaBerdasarkan pantauan lapangan, rapat penyandingan ini berjalan dengan alot dengan pengamanan yang ketat.
Baca SelengkapnyaBawaslu pun memberikan teguran kepada KPU agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar perundang-undangan.
Baca Selengkapnya