Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perwira aktif diusulkan lalui masa jeda sebelum berpolitik

Perwira aktif diusulkan lalui masa jeda sebelum berpolitik Ilustrasi Pilkada. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, sejumlah perwira tinggi (Pati) aktif dari TNI dan Polri memutuskan ikut serta dalam kompetisi politik itu. Padahal, menurut pengamat militer, ‎Salim Said, idealnya para perwira itu harus melewati masa jeda sebelum terjun ke ‎politik praktis.

"‎Saya di DPR itu pernah mengatakan bahwa tentara Israel itu masa jedanya dua tahun. Sebab, Israel itu menarik karena sebagian besar politisinya itu jenderal," kata Salim dalam diskusi bertajuk 'Para Jenderal Berlaga di Pilkada', di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1).

Salim juga mengambil contoh Amerika Serikat. Menurut dia, jendral-jenderal di sana harus melalui masa jeda paling minim dua tahun sebelum terjun ke panggung politik. Namun, lanjut Salim, di AS kehadiran mantan tentara di dunia politik tidak terlalu mencolok.

Bagi Salim, usul supaya para perwira tinggi itu diharuskan melalui masa jeda sebelum mencicipi dunia politik punya tujuan. Yakni dimaksudkan agar para jenderal tetap fokus di institusinya dan tidak tergoda dengan rayuan terjun ke politik praktis, sebelum masa kerjanya berakhir.

"‎Itu perlu (masa tenggang) supaya mereka tidak tergoda di waktu-waktu terakhirnya di lembaga itu, untuk investasi popularitas supaya terpilih atau dapat dukungan parpol untuk pencalonan dia," ucap Salim.

Saat ini tercatat ada lima jenderal aktif yang bakal berlaga dalam Pilkada Serentak 2018. Mereka adalah Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi yang maju sebagai bakal Calon Gubernur Sumatera Utara.

Kemudian, dari Polri yakni Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin yang digadang-gadang akan maju di Pilkada Kalimantan Timur. Lalu, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan berniat maju di Pilkada Jawa Barat.

Setelah itu, Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail yang maju di Pilkada Maluku 2018. Yang terakhir Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw yang akan maju dalam pemilihan Gubernur Papua.

(mdk/ary)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur
Prabowo-Gibran Disinggung Ganjar, Ini Aturan Wali Kota dan Menteri Maju Pilpres Tak Harus Mundur

Menurut Ganjar, risiko pejabat publik yang nyapres tidak mundur amat besar. Terlebih, ujarnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Izinkan Menteri Maju Capres: Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara, Kalau Kampanye Cuti
Jokowi Izinkan Menteri Maju Capres: Asal Jangan Pakai Fasilitas Negara, Kalau Kampanye Cuti

Jokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ingatkan Menteri Jadi Tim Kampanye Hati-Hati Dalam Tugas Kenegaraan
Bawaslu Ingatkan Menteri Jadi Tim Kampanye Hati-Hati Dalam Tugas Kenegaraan

Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya
Masa Kampanye Dimulai, Istana Pastikan Menteri Masih Bekerja Seperti Biasa
Masa Kampanye Dimulai, Istana Pastikan Menteri Masih Bekerja Seperti Biasa

Istana memastikan menteri yang maju dalam Pemilu 2024 masih bekerja seperti biasa.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Ingatkan Para Menteri Tidak Bikin Kebijakan Kontroversi di Akhir Pemerintahan Jokowi
Moeldoko Ingatkan Para Menteri Tidak Bikin Kebijakan Kontroversi di Akhir Pemerintahan Jokowi

Moeldoko membeberkan rapat paripurna yang digelar di IKN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buat Aturan Baru: Menteri hingga Wali Kota Ikut Pilpres 2024 Tak Perlu Mundur
Jokowi Buat Aturan Baru: Menteri hingga Wali Kota Ikut Pilpres 2024 Tak Perlu Mundur

Jokowi mengizinkan menteri dan pejabat setingkat menteri melaksanakan kampanye dengan syarat tertentu.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Jokowi Tegas Evaluasi Perwira TNI Soal Suap Basarnas | Prabowo 'Ultimatum' Cak Imin
TOP NEWS: Jokowi Tegas Evaluasi Perwira TNI Soal Suap Basarnas | Prabowo 'Ultimatum' Cak Imin

Presiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.

Baca Selengkapnya
Menteri dan Kepala Daerah Boleh Kampanye di Pilpres 2024, Tapi Syarat Ini Wajib Dipatuhi
Menteri dan Kepala Daerah Boleh Kampanye di Pilpres 2024, Tapi Syarat Ini Wajib Dipatuhi

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 baru ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta tanggal 21 November 2023.

Baca Selengkapnya
Tepis Isu Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Bakal Mundur, Hasto Singgung Zaman Soeharto
Tepis Isu Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Bakal Mundur, Hasto Singgung Zaman Soeharto

Sejumlah menteri di Kabinet Jokowi yang berasal dari PDI Perjuangan dikabarkan bakal mundur

Baca Selengkapnya
Moeldoko ke Pensiunan Jenderal: Jangan Sampai Gara-gara Politik kita Terpecah
Moeldoko ke Pensiunan Jenderal: Jangan Sampai Gara-gara Politik kita Terpecah

Moeldoko bertemu dengan purnawirawan TNI Akabri angkatan 81.

Baca Selengkapnya
Janji Netralitas, Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Ancam Sanksi Prajurit Ikut Politik Praktis
Janji Netralitas, Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Ancam Sanksi Prajurit Ikut Politik Praktis

Netralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya