Follow
Pesan KPU jelang pencoblosan Pilgub DKI putaran dua
Merdeka.com - Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno meminta semua pihak untuk menjaga situasi kondusif selama Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Rabu (19/4) besok. Ia mengimbau kepada segenap aparatur sipil dan keamanan untuk bersikap netral hingga pemungutan suara selesai.
"Aparatur sipil dan aparat keamanan untuk memegang teguh netralitas dalam Pilkada kali ini," kata Sumarno di gedung KPUD DKI Jakarta, Selasa (18/4).
Selain itu, ia juga mengimbau seluruh masyarakat berserta kelompok-kelompok yang ada di tengah masyarakat bersama menciptakan situasi kondusif. Dia mengatakan, suasana kondusif diperlukan agar masyarakat memberikan hak pilihnya dengan baik.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
-
Bagaimana KPU memastikan pemilu berjalan adil? KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilu berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
"Kepada masyarakat dan kelompok manapun untuk ciptakan suasana kondusif untuk masyarakat memberikan hak pilihnya," kata dia.
Adapun menurut Sumarno, terdapat tiga prinsip yang dipegang teguh dalam penyelenggaraan pilkada putaran kedua, yaitu integritas, netralitas, dan profesionalitas. Dia meminta semua itu dilaksanakan semua pihak baik penyelenggara maupun setiap tim sukses.
"Kita serukan integritas, netralitas, dan profesionalitas. Ini yang harus dipegang," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) betul-betul netral di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya
Anggota Polri agar tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Jangan main-main dengan netralitas, karena ini harga mati.
Baca Selengkapnya
Menko Polkam Budi Gunawan meminta seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 untuk menjaga netralitasnya.
Baca Selengkapnya
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca Selengkapnya
Kapolres mengimbau kepada peserta KPPS agar selalu kompak satu sama lain agar menjalankan tugas dengan baik dan lancar
Baca Selengkapnya
Sehingga proses pemilu 2024 dapat berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Dia berharap pesta demokrasi rakyat yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Baca Selengkapnya
Cak Imin juga meminta masyarakat pro aktif untuk memantau aparat negara dalam pemilu.
Baca Selengkapnya
Pernyataan sikap 'Seruan Ciputat' ini disampaikan untuk menanggapi penyelenggaraan dan kondisi demokrasi saat ini.
Baca Selengkapnya
Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Baca Selengkapnya
Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya