Pesimis gugat UU MD3 selama MK masih dipimpin Arief Hidayat

Merdeka.com - Ketua Divisi Advokasi YLBHI Muhammad Isnur pertimbangkan gugat tiga pasal dalam Revisi Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi. Adapun tiga pasal itu adalah pasal 122 huruf K terkait penghinaan DPR, pasal 245 terkait hak imunitas anggota DPR dan pasal 73 terkait pemanggilan paksa lewat kepolisian.

Meski begitu, Isnur pesimis gugatan tersebut bakal dikabulkan. Sebab, Ketua MK Arief Hidayat diduga memiliki deal politik dengan DPR.

"MK juga dalam tanda kutip kami curigai ada semacam catatan yang cukup besar, sebelumnya misalnya dalam pansus hak angket kami curigai Pak Arief ada main-main dan diputus bersalah kode etik karena menemui anggota dewan. Kalau ada kejadian serupa dalam konteks sekarang kami berpikir ulang untuk menunda," ujar Isnur di D Hotel, Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (13/2).

Isnur menilai, tidak ada cara lain untuk melawan UU MD3 yang kontroversial ini. Cara ekstrem adalah melalui pembangkangan oleh masyarakat. Seperti menolak dipanggil paksa apabila MKD memproses seseorang.

"Ya kecuali masyarakat melakukan pembangkangan. Jadi semua pihak misalnya baik jurnalis baik pemerintah yang dipanggil paksa, melakukan pembangkangan sipil. Ini membutuhkan masyarakat yang sadar masyarakat yang bersatu, tapi itu agak berat ya konteksnya ya. Kita mendorong juga kalau masyarakat ada yang jurnalis dipanggil paksa karena pemberintaannya, ya abaikan saja," kata dia.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw juga menduga ada deal politik antara DPR dengan Ketua MK Arief Hidayat terkait pemilihannya kembali. Dia menilai hal ini membuat UU MD3 makin kuat bakal berjalan tanpa kemungkinan dianulir melalui upaya gugatan di Mahkamah Kontitusi. Karena itu, dia pesimis gugatan terhadap UU MD3 bakal dikabulkan selama Arief Hidayat masih memimpin.

"Hampir nggak ada cara kita sejak saat ini setelah dia ditetapkan untuk menganulir atau membatalkan pasal-pasal yang dimana kita keberatan ini, kecuali lewat Mahkamah Konstitusi yang menurut saya juga rawan. Karena ketua MK sudah terlibat persoalan etik juga dalam kongkalikong dengan DPR," jelasnya.