Pesimisme pilkada serentak

Merdeka.com - Penyelenggaraan pilkada serentak tahap pertama tinggal dua bulan lagi. Namun sejumlah persoalan masih saja muncul. Salah satu yang krusial terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan calon tunggal kepala daerah ikut pilkada.

MK membuat norma baru dengan opsi setuju atau tidak setuju bagi calon tunggal kepala daerah di pilkada serentak. KPU masih menggodok aturan turunan dari fatwa MK tersebut sebelum diterapkan dalam penyelenggaraan pilkada serentak.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, dalam menerapkan fatwa MK tidak bisa hanya dengan aturan KPU. Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membuat undang-undang baru untuk mengatur hal tersebut.

"Sekarang bagaimana mekanisme soal Pilkadanya, berapa persen calon yang terpilih. Harus ada aturan yang mengatur itu. Berapa persentase yang dinilai menang, apakah dengan 70 persen pemilih setuju akan memenangkan calon itu, atau bagaimana," kata Yusril.

Dia menjelaskan, dengan peraturan yang jelas akan mempermudah proses pilkada. Dia mencontohkan, pada pemilihan presiden masa orde baru yang hanya terdapat satu kandidat, yakni Soeharto.

"Dalam sejarah pernah ada calon presiden tunggal tinggal ditetapkan oleh MPR, kalau begitu menjadi jelas," terang dia.

Karena persoalan inilah, Yusril meminta agar ada UU yang mengatur tentang hal ini. "Peraturan itu setingkat undang-undang, tidak bisa setingkat KPU, mengenai calon tunggal. Harus diputuskan melalui undang-undang presiden," kata Yusril.

Bukan hanya dari sisi payung hukum, namun dari anggaran pun pilkada serentak dinilai lebih besar ketimbang tak berbarengan. Padahal, semangat pembentukan pilkada serentak adalah untuk menghemat biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

"Pilkada serentak untuk tahun 2015 tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan biaya pilkada, justru semakin mahal. Kita hitung akumulasi dari pemilu sebelumnya yang jumlah semakin besar. Mengingat jumlah pemilih naik, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertambah, biaya sosialisasi," kata Komisioner KPU Juri di Jakarta, Selasa (6/10).

Selain itu, kata Juri, biaya pemilu mahal karena kenaikan jumlah petugas dengan honornya. "Ada pula waktu penyelenggaraan makin panjang, biaya untuk keamanan dari Polri, honor Linmas, biaya untuk Bawaslu, Panwaslu dan termasuk program-program yang dibuat oleh satuan kerja Pemda yang berkaitan dengan Pilkada, serta ada penambahan daerah pemilu," katanya.

Begitu pula dengan angka partisipasi pemilih di pilkada serentak. (mdk/rnd)