Peta Politik di DKI Dinilai Tak Terpengaruh Meski Kader PKS Jadi Wagub

Merdeka.com - Setelah tarik ulur panjang, akhirnya Partai Gerindra dan PKS mulai menemui titik terang soal Wakil Gubernur DKI. Gerindra sepakat PKS menyodorkan nama calon pengganti Sandiaga Uno di DKI.

Namun, nama-nama calon tersebut harus lebih dulu menjalani uji kelayakan dan uji kepatutan yang dilakukan tim bersama antara Gerindra dan PKS. Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai, masuknya kader PKS ke Balai Kota tidak akan terlalu berpengaruh terhadap peta perpolitikan di DKI Jakarta.

"Sebab DPRD masih dikuasai oleh anggota DPRD pendukung pemerintah," kata Emrus, Jumat (16/11).

Dia menilai situasi politik di DPRD sangat cair. Sehingga kecil potensi terjadinya pembelahan antara kelompok partai-partai pendukung Prabowo dengan partai-partai pendukung Jokowi. Alhasil, penguasaan koalisi Gerindra dan PKS di Pemprov DKI Jakarta tidak akan berbanding lurus dengan penguasaan kelompok PDIP dkk di parlemen ibu kota.

Dia mengkritisi belum 'clear' nya kesepakatan antara Gerindra dengan PKS soal kursi wakil gubernur buat PKS. Meski Gerindra sudah mempersilakan PKS untuk menyetorkan nama kadernya sebagai calon pengganti Sandiaga Uno, partai besutan Prabowo itu masih turut serta dalam tim fit and proper test.

"Seharusnya kan kalau sudah diserahkan ke PKS, maka PKS dong yang punya gawe. PKS yang punya keputusan, yang punya otonom, tapi ini tidak," katanya.

Seperti diketahui, jumlah kursi DPRD DKI total 106 kursi dan berhasil diisi 10 partai politik. Dari jumlah itu, 68 kursi di antaranya diduduki oleh partai koalisi Jokowi-Ma'ruf yakni PDIP 28 kursi, PPP 10 kursi, Golkar 9 kursi, Hanura 10 kursi, PKB 6 kursi, dan NasDem 5 kursi.

Sementara sisanya 38 kursi diduduki partai koalisi Prabowo-Sandi yakni Gerindra 15 kursi, PKS 11 kursi, Demokrat 10 kursi, dan PAN 2 kursi.