Pilkada 2018, Golkar sebut ada kelompok ingin pakai isu SARA seperti di DKI

Merdeka.com - Memasuki tahun politik 2018 dan 2019, dinamika politik perlu dijauhkan dari isu-isu SARA. Politik identitas rawan menyulut konflik sosial dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Maraknya politik identitas dalam kontestasi politik akan sangat berbahaya, apalagi ditambah dengan ujaran-ujaran kebencian yang masif di medsos," kata Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Eksekutif DPP Golkar, Yahya Zaini kepada merdeka.com, Rabu (27/12)

Politisi partai berlambang pohon beringin itu khawatir politik identitas masih akan mewarnai pertarungan politik di Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019. Ada kelompok dan kekuatan yang terus berusaha menduplikasi kesuksesan Pilkada Jakarta untuk daerah-daerah lain, bahkan pada Pilpres mendatang.

Menurutnya, kontestasi politik dengan menggunakan isu SARA dapat merusak harmoni di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

"Meski situasi politik semakin menghangat dan dinamis, kebhinekaan harus dijaga erat. Persaingan politik tidak boleh merusak persaudaraan sesama anak bangsa," katanya.

Yahya mengatakan, kunci awal mencegah menguatnya politik identitas dengan meningkatkan kesadaran di tingkat elite. Jika elite sama-sama sepakat bersaing secara sportif dan menjunjung etika, maka politik identitas akan dapat direduksi.

"Selanjutnya, persaingan politik diisi dengan prestasi, program, dan keberpihakan yang nyata pada rakyat. Komitmen untuk bersaing secara santun harus menjadi konsensus," tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tujuan berpolitik untuk memperkuat komitmen kebangsaan, menjaga keutuhan NKRI serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

"Mari kita jaga bersama kontestasi politik yang akan kita hadapi dengan kompetisi yang sehat. Sehingga politik menjadi sarana membangun peradaban bangsa yang lebih baik," katanya. (mdk/eko)