Follow
Pilkada di Kabupaten Pangandaran dan Cianjur paling rawan di Jabar
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat telah memetakan daerah yang rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember besok. Ketua Divisi Data Program dan Perencanaan KPU Jabar, Ferdiman mengungkapkan, daerah yang rawan di Jabar adalah Kabupaten Pangandaran dan Cianjur.
"Memang dari delapan daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak sebagaimana kita terima informasi dari pihak keamanan, salah satu daerah yang rawan konflik adalah daerah otonom baru, Kabupaten Pangandaran, mungkin karena euforia," ucap Ferdiman di Kantor KPU Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (8/12).
Menurutnya, KPU pun telah melakukan beberapa upaya antisipasi setelah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan. "Insya Allah saya kira bisa diantisipasi dan saya kira tiga pasangan calon (di Kabupaten Pangandaran) bisa sama-sama dewasa bahwa dalam proses pemilihan kepala daerah tidak mungkin ada banyak calon yang menang," jelasnya.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Apa yang dilakukan KPU hari ini? Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk di Pemilu 2024 hari ini, Selasa (14/11).
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Selain Kabupaten Pangandaran, lanjut Aang, daerah lainnya yang rawan konflik pada Pilkada Serentak 2015 di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Cianjur. "Selain Pangandaran saya kira semua relatif paling Cianjur, berdasarkan indeks kerawanan Bawaslu. Kami sendiri tidak menggunakan tools untuk mengecek. Itu selain dari pihak eksternal," ujar dia.
Sebanyak 11.835.739 daftar pemilih tetap (DPT) siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di delapan kabupaten/kota Jawa Barat yang tersebar di 25.995 tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember 2015.
Ke delapan kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada Serentak 2015 tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Indramayu. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sudah memetakan tingkat kerawanan Pilkada serentak.
Baca Selengkapnya
Untuk ancaman bencana longsor, disebutnya mengancam 22 kecamatan.
Baca Selengkapnya
Tiga pengelompokan yang dimaksud antara lain, wilayah yang sangat rawan, wilayah rawan, dan wilayah kurang rawan.
Baca Selengkapnya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Rakor ini dihadiri oleh 100 orang peserta mitra strategis tim kewaspadaan daerah dan mitra penyelenggara Pilkada
Baca Selengkapnya
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca Selengkapnya
Fadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca Selengkapnya
Hadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.
Baca Selengkapnya
Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Tahapan Pilkada 2024 saat ini segera memasuki masa tenang.
Baca Selengkapnya
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca Selengkapnya