Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pilkada Kabupaten Bekasi, 20 desa terindikasi rawan politik uang

Pilkada Kabupaten Bekasi, 20 desa terindikasi rawan politik uang Tolak politik uang Pilgub Jabar. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan investigasi terhadap potensi politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bekasi. Hasilnya, 20 desa rawan politik uang, di mana warganya terpengaruh dengan sogokan uang agar mencoblos calon tertentu.

"Investigasi dilakukan pada November 2016 sampai Januari 2017 di 48 desa di Kabupaten Bekasi," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW, Febri Hendri, kepada merdeka.com, Jumat (10/2).

Adapun, metode yang digunakan ialah dengan cara observasi, serta wawancara terhadap dampak dari pemberian uang kepada calon pemilih di 48 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bekasi.

"Temuan investigasi, bahwa sudah ada kandidat yang telah mencairkan dana pada jaringan sosial dan sedang mencari warga atau kelompok warga yang bersedia menyebarkan langsung pada pemilih," jelasnya.

Menurut dia, nilai uang yang akan ditawarkan pada pemilih bervariasi mulai dari Rp 20 ribu sampai dengan Rp 100 ribu. Warga yang menjadi pemilih masih toleran atas tawaran uang tersebut. Bahwa, uang yang diterima dinilai dapat mempengaruhi keputusan kandidat yang akan mereka pilih.

"Rata-rata nilai uang yang mempengaruhi pilihan mereka senilai Rp 100 ribu," ujarnya.

Dari hasil investigasi tersebut, sebanyak 20 desa memiliki potensi rawan politik uang dan warganya diprediksi toleran dan menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan untuk memilih.

Terkait dengan temuan ini, ICW meminta agar pemilih Pilbup Bekasi 2017 agar tidak menerima uang dari kandidat, tim sukses atau tokoh masyarakat yang akan menyebarkan uang.

"Meminta agar pemilih Pilbup Bekasi 2017 tidak terpengaruh suaranya oleh uang yang disebar oleh kandidat," katanya.

Serta mendesak Panwaslu dan masyarakat untuk memantau dan melaporkan jika ada pihak tertentu yang menyebarkan uang dan meminta atau tidak untuk memilih kandidat tertentu.

KPUD Kabupaten Bekasi, telah menetapkan lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Mereka adalah Meilina Kartika Kadir-Abdul Kholik (Menarik) dengan nomor urut 1, Sa’dudin-Ahmad Dhani (SAH) nomor urut 2, Obon Tabroni-Bambang Sumaryono (Obama) dengan nomor urut 3.

Dua lagi ialah Iin Farihin-KH Mahfudz Al-Haifdz (Imam) nomor urut 4, dan terakhir nomor 5 ialah pasangan petahana Neneng Hasanah Yasin-Eka Supriatmaja (Neneng-Yes). Adapun, jadwal pencoblosan dilakukan pada 15 Februari 2016.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu

Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?

Baca Selengkapnya
Suasana Blora Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Antisipasi Serangan Fajar
Suasana Blora Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Antisipasi Serangan Fajar

Pelaksanaan pilkades berada di bawah ancaman serangan fajar.

Baca Selengkapnya
Kejagung Bongkar Tren Pelanggaran Pilkada, Kepala Desa Kerap Untungkan Petahana
Kejagung Bongkar Tren Pelanggaran Pilkada, Kepala Desa Kerap Untungkan Petahana

Kepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ungkap Biaya Politik di Jakarta Sentuh Rp40 M: Caleg Miskin Masa Depan Suram
Cak Imin Ungkap Biaya Politik di Jakarta Sentuh Rp40 M: Caleg Miskin Masa Depan Suram

Menurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.

Baca Selengkapnya
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?
Uang Perahu Jelang Pemilu, Apa Itu?

Uang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.

Baca Selengkapnya
Ini Daerah Rawan Konflik Pilkada 2024, Apa Saja Pemicunya?
Ini Daerah Rawan Konflik Pilkada 2024, Apa Saja Pemicunya?

Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Catat 130 Dugaan Pelanggaran Politik Uang di Masa Tenang dan Pencoblosan Pilkada 2024
Bawaslu Catat 130 Dugaan Pelanggaran Politik Uang di Masa Tenang dan Pencoblosan Pilkada 2024

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, jumlah dugaan pelanggaran ini tercatat hingga Rabu, 27 November 2024.

Baca Selengkapnya
Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada
Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada

Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
SMRC: Politik Uang Tidak Berjalan Efektif Dalam Pemilu 2024
SMRC: Politik Uang Tidak Berjalan Efektif Dalam Pemilu 2024

Politik uang cenderung mahal karena dampaknya yang tidak sebanding dengan ekspektasi.

Baca Selengkapnya
Timses RK-Suswono Janjikan Hadiah Besar Jika Warga Berani Laporkan 'Serangan Fajar'
Timses RK-Suswono Janjikan Hadiah Besar Jika Warga Berani Laporkan 'Serangan Fajar'

Ariza bilang, hal ini dimaksudkan agar kontestasi Pilkada Jakarta jelang pencoblosan 27 November 2024 berlangsung tertib.

Baca Selengkapnya
Hasto Sebut Ada Intimidasi: Kades Kalau Masih Mau Tidur sama Istri, Dukung Pasangan 02
Hasto Sebut Ada Intimidasi: Kades Kalau Masih Mau Tidur sama Istri, Dukung Pasangan 02

Hasto pun menyatakan informasi ini benar adanya dan bahkan ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya ini di jalur hukum.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri: Politik Uang Pemilu 2024 Ada 20 Kasus
Bareskrim Polri: Politik Uang Pemilu 2024 Ada 20 Kasus

"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani

Baca Selengkapnya