Pilkada Kabupaten Bekasi, 20 desa terindikasi rawan politik uang
Merdeka.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan investigasi terhadap potensi politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bekasi. Hasilnya, 20 desa rawan politik uang, di mana warganya terpengaruh dengan sogokan uang agar mencoblos calon tertentu.
"Investigasi dilakukan pada November 2016 sampai Januari 2017 di 48 desa di Kabupaten Bekasi," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW, Febri Hendri, kepada merdeka.com, Jumat (10/2).
Adapun, metode yang digunakan ialah dengan cara observasi, serta wawancara terhadap dampak dari pemberian uang kepada calon pemilih di 48 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bekasi.
-
Apa besaran gaji Pantarlih Pilkada 2024? Menurut regulasi tersebut, gaji Pantarlih Pilkada 2024 ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 per bulan.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Gimana uang bisa mempengaruhi Pemilu? Ia menyebut bahwa calon legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang cukup seringkali tidak perlu melakukan kampanye secara aktif, karena ancaman uang sudah cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
"Temuan investigasi, bahwa sudah ada kandidat yang telah mencairkan dana pada jaringan sosial dan sedang mencari warga atau kelompok warga yang bersedia menyebarkan langsung pada pemilih," jelasnya.
Menurut dia, nilai uang yang akan ditawarkan pada pemilih bervariasi mulai dari Rp 20 ribu sampai dengan Rp 100 ribu. Warga yang menjadi pemilih masih toleran atas tawaran uang tersebut. Bahwa, uang yang diterima dinilai dapat mempengaruhi keputusan kandidat yang akan mereka pilih.
"Rata-rata nilai uang yang mempengaruhi pilihan mereka senilai Rp 100 ribu," ujarnya.
Dari hasil investigasi tersebut, sebanyak 20 desa memiliki potensi rawan politik uang dan warganya diprediksi toleran dan menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan untuk memilih.
Terkait dengan temuan ini, ICW meminta agar pemilih Pilbup Bekasi 2017 agar tidak menerima uang dari kandidat, tim sukses atau tokoh masyarakat yang akan menyebarkan uang.
"Meminta agar pemilih Pilbup Bekasi 2017 tidak terpengaruh suaranya oleh uang yang disebar oleh kandidat," katanya.
Serta mendesak Panwaslu dan masyarakat untuk memantau dan melaporkan jika ada pihak tertentu yang menyebarkan uang dan meminta atau tidak untuk memilih kandidat tertentu.
KPUD Kabupaten Bekasi, telah menetapkan lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi. Mereka adalah Meilina Kartika Kadir-Abdul Kholik (Menarik) dengan nomor urut 1, Sa’dudin-Ahmad Dhani (SAH) nomor urut 2, Obon Tabroni-Bambang Sumaryono (Obama) dengan nomor urut 3.
Dua lagi ialah Iin Farihin-KH Mahfudz Al-Haifdz (Imam) nomor urut 4, dan terakhir nomor 5 ialah pasangan petahana Neneng Hasanah Yasin-Eka Supriatmaja (Neneng-Yes). Adapun, jadwal pencoblosan dilakukan pada 15 Februari 2016.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca SelengkapnyaPelaksanaan pilkades berada di bawah ancaman serangan fajar.
Baca SelengkapnyaKepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca SelengkapnyaUang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca SelengkapnyaDewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, jumlah dugaan pelanggaran ini tercatat hingga Rabu, 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaPolitik uang cenderung mahal karena dampaknya yang tidak sebanding dengan ekspektasi.
Baca SelengkapnyaAriza bilang, hal ini dimaksudkan agar kontestasi Pilkada Jakarta jelang pencoblosan 27 November 2024 berlangsung tertib.
Baca SelengkapnyaHasto pun menyatakan informasi ini benar adanya dan bahkan ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya ini di jalur hukum.
Baca Selengkapnya"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani
Baca Selengkapnya