Pilkada serentak 2017, KPU buat aturan tambahan untuk tiga provinsi

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak gelombang kedua akan digelar pada 15 Februari 2017. Gelombang pertama sudah berlangsung pada 6 Desember 2015.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 ada sedikit berbeda dengan sebelumnya. Akan ada tambahan aturan yang harus diikuti oleh calon kepala daerah. Aturan tersebut tidak diberlakukan secara keseluruhan melainkan hanya beberapa daerah saja, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua.

"Khususnya misalnya kalau Aceh ada persyaratan calon yang melebihi dari undang-undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 seorang calon harus bisa baca Alquran. Untuk DKI, penentuan calon terpilih harus memperoleh suara 50 persen tambah 1 itu tidak sama dengan UU Nomor 8 tahun 2015. Sementara Papua syaratnya keaslian orang Papua itu harus diatur dalam aturan tertentu," jelas Husni usai Launching Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pilkada 2017 di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Senin (15/2)..

Penambahan ini, ujar Husni berdasarkan masukan dari daerah-daerah terkait. Di setiap daerah ternyata memiliki harapan dan keinginan masyarakat yang berbeda dari daerah lainnya. Dalam hal ini, KPU sudah menyatakan siap untuk menambah aturan berdasarkan permintaan daerah tersebut.

"Mereka miliki undang-undang pembentukan provinsinya yang di sana bersinggungan dengan proses pemilihan kepala daerah. Jadi kami membuat satu aturan tambahan untuk daerah khusus," lanjut Husni.

Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Revisi ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016.

Ada sepuluh poin yang masuk dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang akan disesuaikan dengan Undang-undang tersebut. Dengan adanya pedoman tambahan terkait syarat calon kepala daerah, Husni mengatakan ada sebelas poin yang akan menjadi prioritas draf PKPU.

"Kita tinggal menyesuaikan saja, kami sudah buat drafnya hanya belum dipublikasi karena harus ada beberapa kegiatan seperti diskusi dengan beberapa stakeholder, dengan pemerintah, DPR kemudian baru kami tetapkan sebagai aturan," tutup Husni.