Pilkada serentak dinilai rawan konflik

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad R Patria menyatakan tidak setuju dengan Pilkada serentak. Menurut Ahmad, Pilkada serentak sangat berbahaya dan rawan konflik.

"Saya secara pribadi tidak setuju dengan Pilkada serentak. Pilkada serentak itu rawan konflik di tengah situasi masyarakat Indonesia yang gampang emosional," jelas Ahmad dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (26/3).

Lanjut politisi Partai Gerindra itu, salah satu hal berbahaya dalam Pilkada serentak adalah efek domino dari suatu figur. Jika figur tersebut itu kalah di suatu tempat, akan berpengaruh bagi tempat lainnya yang bisa mengundang kericuhan.

"Pilkada itu ada militansi pendukung. Ini sangat berbahaya. Jika di tempat ini si A kalah maka bisa berpengaruh bagi tempat lainnya," pukas Ahmad.

Sementara itu, anggota Komisioner KPU Ferry K Rizkiyansyah mengatakan dalam Pilkada serentak diperlukan transparansi dan keterbukaan.

"Soal keterbukaan ini yang penting bagi saya bukanlah datanya tapi keterbukaan. Tidak hanya bagaimana mengetahui data tapi prinsip kebebasan mendapatkan informasi mengenai data supaya publik tahu siapa calon yang bertarung," katanya.

Menurut Ferry, open data Pilkada itu nantinya meliputi data pemilih, data pasangan calon, data TPS, dan data penghitungan rekapitulasi suara yang bisa dibuka oleh semua orang melalui situs website. Lebih lanjut Ferry menjelaskan, untuk setiap calon dalam Pilkada rekam jejaknya juga bisa diketahui melalui open data tersebut.

"Kami akan ke depankan prinsip dapat diakses oleh siapa saja dan dapat digunakan kembali data-data tersebut," pukas Ferry.