Follow
Pilkada serentak Jabar : 41 Pelanggaran terjadi di Indramayu
Merdeka.com - Pilkada serentak di Jawa Barat yang digelar 9 Desember lalu menyisakan sejumlah catatan hitam. Kabupaten Indramayu menjadi daerah yang paling banyak melakukan pelanggaran, dengan jumlah 41. Adapun Tasikmalaya hanya ada 2 pelanggaran.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar Yusuf Kurnia mengatakan, dari 41 Bawaslu kabupaten setempat menerima 15 laporan sedangkan temuan ada 26. "Tren pelanggaran yang terjadi yakni money politik, kampanye di luar jadwal dan netralitas PNS," ungkapnya di Bandung, Sabtu (26/12).
Ada delapan daerah di Jabar yang menggelar Pilkada serentak. Temuan dan laporan terbanyak tercatat dari Kabupaten Cianjur, yaitu : 33, Kabupaten Sukabumi 32, Kabupaten Karawang 27, Kabupaten Bandung 20, Kabupaten Pangandaran 20, Kota Depok 10.
-
Apa itu politik uang? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap.
-
Dimana pelanggaran pemilu bisa terjadi? Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran berita palsu atau hoaks, intimidasi terhadap pemilih, pencurian atau manipulasi suara atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Apa saja contoh pelanggaran pemilu? Contoh Pelanggaran Pemilu Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain kampanye hitam, politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Bagaimana pengaruh politik uang? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
"Tasikmalaya paling sedikit dengan nihil laporan dan temuan dua," terangnya.
Menurut dia, temuan dan laporan yang terjadi sudah ditindaklanjuti ke KPU dan Kepolisian. "Yang pelanggaran administrasi ada 10 dilaporkan ke KPU, sedangkan ke kepolisian ada 4," ungkapnya.
Pimpinan Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jabar Wasikin Marzuki menambahkan, meski ada temuan pelanggaran tapi secara keseluruhan gelaran Pilkada serentak di Jabar berlangsung aman.
"Tidak ada kantor dirusak dan dibakar. Hampir seluruh jajaran di Bawaslu dalam keadaan selamat. Itu menandakan pelayanan di 8 kab/kota memuaskan," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca Selengkapnya
Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Kota Semarang memproses dua pelanggaran pemilu Caleg berupa money politic di Kecamatan Tembalang dan Kecamata
Baca Selengkapnya
Bawaslu provinsi sudah membahasnya dengan KPID dan KPU.
Baca Selengkapnya
Pelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.
Baca Selengkapnya
Uang perahu ini akan banyak ditemukan menjelang pemilu.
Baca Selengkapnya
Ikhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca Selengkapnya
Megawati pun menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/PUU-XXII Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 Undang-Undang No. 1 Tahun 2018.
Baca Selengkapnya
Praktik curang itu tetap bisa terjadi meskipun pemilih menggunakan hak suaranya.
Baca Selengkapnya
Bawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca Selengkapnya