Follow
Pilkada serentak kurang 1 bulan, banyak kekurangan sana sini
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan, Presiden Joko Widodo mempertanyakan mengapa dalam pilkada serentak yang waktunya tinggal satu bulan ini terlihat tenang-tenang saja dan tak begitu ramai.
"Dari Pak Mendagri kami dapat informasi, bapak presiden mempertanyakan keriuhan-keriuhan yang tidak kelihatan di daerah," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik usai bertemu Presiden Jokowi di Istana, Jakarta, Selasa (3/11) kemarin.
Husni menjelaskan, tak terlihatnya keramaian jelang pilkada serentak kali ini merupakan konsekuensi soal pengaturan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, yakni pemasangan alat peraga kampanye di luar ruang harus ditata sedemikian rupa sehingga kelihatan rapi.
-
Kapan Pilkada serentak di Jawa Barat? Pemerintah Provinsi Jawa Barat membocorkan maskot dua harimau yang rencananya akan dijadikan ikon pemilihan gubernur di masa Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak pertama? Pilkada serentak pertama kali digelar pada tahun 2015 lalu.
-
Kapan Pilkada serentak dilaksanakan? Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
"Dan sekarang kami perlu laporkan, sangat rapi, sangat rapi, sehingga tidak kelihatan," jelasnya.
Sementara hasil survei Founding Fathers House yang mengambil sampel Kabupaten Mojokerto dan Lamongan hanya 34 persen warga tahu Pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2015.
Peneliti lembaga Founding Fathers House, Dian Permata mengatakan informasi yang diperoleh warga digelarnya Pilkada serentak dari mulut ke mulut. Oleh sebab itu, tingkat partisipasi pemilih menjadi pengaruh.
Menanggapi hal tersebut, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhan mengatakan ada beberapa kekurangan yang dihadapi oleh KPU dalam pelaksanaan Pilkada serentak dalam kurangnya sebulan ini. Salah satunya dana daerah yang belum turun hingga saat ini.
"Sejauh ini, ada evaluasi persiapan pendek regulasi meski sudah sejauh maksimal. Solusi ya Mendagri desak Kepala Daerah," kata Fadli saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/11).
Selanjutnya, menurutnya proses penetapan calon pasangan yang terlalu lama dilakukan oleh KPU. Salah satunya, pasangan calon Kaimana, Papua Barat yang saat ini belum ditentukan.
"Proses pencetakan surat suara sudah dimulai tak ada kendala, tinggal distribusinya sudah berjalan dengan baik belum," ujar dia.
Dia menambahkan, sosialisasi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak sudah maksimal dilakukan oleh KPU. "Kalau masalah warga belum tahu 9 Desember Pilkada serentak itu tanggung jawab KPU ya," tutupnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada tidak dilaksanakan dalam tahun yang sama.
Baca Selengkapnya
Sejak tahun tersebut, jumlah provinsi yang menggelar Pilkada serentak terus bertambah.
Baca Selengkapnya
Selain itu, hanya ada satu pasangan calon perseorangan (independen) yang memenuhi syarat, yakni di Kabupaten Bojonegoro
Baca Selengkapnya
Penting untuk mengetahui jadwal Pilkada 2024 dan tahapan penyelenggaraannya.
Baca Selengkapnya
Sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia dari masa ke masa.
Baca Selengkapnya
Terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9).
Baca Selengkapnya
Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan dilaksanakan serentak pada November mendatang.
Baca Selengkapnya
Dalam UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY di mana pengangkatan gubernur dan wakil gubernur DIY melalui pengukuhan.
Baca Selengkapnya
Pilkada serentak bakal digelar November 2024. Ada ratusan daerah yang bakal memilih kepala daerahnya secara langsung.
Baca Selengkapnya
Pemerintah berencana menetapkan hari pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 sebagai hari libur nasional.
Baca Selengkapnya
Menurut Idham, hal terpenting dari masa kampanye adalah seluruh pihak menaati peraturan berlaku.
Baca Selengkapnya
Pilkada akan digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota yang tersebar di Indonesia.
Baca Selengkapnya