Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pilkada serentak, Menkum HAM sarankan Golkar & PPP ajukan satu calon

Pilkada serentak, Menkum HAM sarankan Golkar & PPP ajukan satu calon

Merdeka.com - Pemilihan Kepala Daerah serentak bakal berlangsung pada 9 Desember 2015. Tahapan-tahapan pilkada serentak semakin dekat dan waktunya semakin mepet. Namun, Partai Golkar dan PPP masih tetap mengalami dualisme kepemimpinan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, partai yang saat ini tengah berkonflik tidak mungkin menyelesaikan secara hukum lantaran waktu Pilkada serentak semakin dekat. Yang terpenting, kata dia, partai politik yang berkonflik sepakat dalam mengajukan pasangan calon kepala daerah.

"Kalau menyelesaikan secara hukum waktunya tidak mungkin. karena kan menunggu inkracht itu berapa lama. Makanya mungkin kesepakatan politik, tidak hanya melibatkan dua partai ini tetapi semua partai politik. Ketua-ketua umum partai harus sepakat," kata Yasonna kepada wartawan di Istana, Jakarta, Rabu (8/7).

Orang lain juga bertanya?

Menurut Yasonna, baik itu Golkar dan PPP harus mengajukan calon yang sama di semua daerah. Dua parpol ini membuat surat yang kelompok ini menyampaikan surat dan harus sama calonnya.

"Orangnya harus sama, kalau tidak sama bagaimana?" ucapnya.

Yasonna mengutip pernyataan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie yang mengatakan, jangan sampai masalah internal partai sampai dibawa ke ranah publik. Biarlah masing-masing kelompok menyepakati calon yang sama.

"Tapi formatnya nanti kita bawa lagi ke DPR komisi II. Kita sepakati lagi di Komisi II, pemerintah, KPU, parpol. Saya mengatakan azas kemanfaatannya kita lihat, pendekatannya dari situ," jelas Yasonna.

"Memang nanti bagaimana kalau inkracht digugat lagi? Kan tidak mengajukan calon? itu tidak bisa karena dua-duanya sudah mengajukan calon. Formalitas ini yang sedang kita rumuskan," tutupnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Golkar Sebut Putusan MK Ubah Aturan Pilkada Mengejutkan: Seminggu Lagi Pendaftaran, Tiba-Tiba Kebijakan Baru
Golkar Sebut Putusan MK Ubah Aturan Pilkada Mengejutkan: Seminggu Lagi Pendaftaran, Tiba-Tiba Kebijakan Baru

Menurut Doli, keputusan MK tersebut sangat mendadak dan mengagetkan karena terjadi mendekati deadline Pilkada.

Baca Selengkapnya
Catat, Pilkada Ulang Digelar September 2025
Catat, Pilkada Ulang Digelar September 2025

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pilkada ulang direncanakan diselenggarakan pada September 2025.

Baca Selengkapnya
Gugatan di PTUN Bakal Disidangkan, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tak Buru-Buru Tetapkan Prabowo-Gibran
Gugatan di PTUN Bakal Disidangkan, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tak Buru-Buru Tetapkan Prabowo-Gibran

Oleh sebab itu, Gayus meminta agar KPU tidak terburu-buru untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 2.

Baca Selengkapnya
Golkar: Ridwan Kamil Sudah Tahap Akhir, Nanti Akan Diumumkan Bersama Pasangannya
Golkar: Ridwan Kamil Sudah Tahap Akhir, Nanti Akan Diumumkan Bersama Pasangannya

Untuk sosok yang akan diusung di Pilkada Jawa Barat juga akan diumumkan bersama pasangannya.

Baca Selengkapnya
Golkar soal Putusan MK: Ubah Peta Politik dan Pencalonan Pilkada
Golkar soal Putusan MK: Ubah Peta Politik dan Pencalonan Pilkada

"Hampir di semua tempat provinsi, kabupaten kota akan bisa mengubah peta ya, peta politik pencalonan nanti," kata Waketum Golkar.

Baca Selengkapnya
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak

Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September
Komisi II DPR Jelaskan Tujuan Pilkada 2024 Dipercepat Jadi September

Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.

Baca Selengkapnya
KPU RI Harmonisasi PKPU Syarat Pencalonan Pilkada Serentak
KPU RI Harmonisasi PKPU Syarat Pencalonan Pilkada Serentak

Untuk tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah 27-29 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
Sempat Redup di Era Jokowi, Menkum Beberkan Alasan Wacana Pilkada Lewat DPRD Muncul Lagi
Sempat Redup di Era Jokowi, Menkum Beberkan Alasan Wacana Pilkada Lewat DPRD Muncul Lagi

Pemerintah mengatakan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sudah bergulir lama

Baca Selengkapnya
3 Paslon Pilkada di Jatim Ajukan Gugatan ke MK Usai Kalah Suara, Ini Daftarnya
3 Paslon Pilkada di Jatim Ajukan Gugatan ke MK Usai Kalah Suara, Ini Daftarnya

Ketiga daerah itu antara lain berasal dari Pilkada di Ponorogo, Magetan dan Bangkalan, Madura.

Baca Selengkapnya
Perludem Tegaskan Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Langsung Berlaku di Pilkada 2024
Perludem Tegaskan Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Langsung Berlaku di Pilkada 2024

MK telah mengabulkan sebagian gugatan yang telah diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.

Baca Selengkapnya