Pilkada sunyi senyap, KPU dituding asal-asalan

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo pernah mengutarakan keheranannya karena gaung dan kemeriahan jelang Pilkada serentak tidak terdengar. Anggota DPRD Jawa Timur Agatha Retnosari juga merasakan hal serupa.

"Ini terbukti di dua daerah, yaitu Sidoarjo dan Surabaya yang tidak nampak gebyarnya. ‎Sunyi-sepi dan senyap. Itu gambaran pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini," cetus Agatha, Kamis (26/11).

Legislator dari Dapil I Surabaya-Sidoarjo ini melihat, kondisi ini tidak lepas dari tak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan KPU. Padahal dana yang disiapkan sangat besar. Dia mencontohkan di Surabaya-Sidoarjo dengan total Rp 100 miliar, menggunakan dana APBD.

Orang lain juga bertanya?

"Tapi gebyar-nya mana? KPU-Panwaslu masih terjebak pada sosialisasi model klasik," keluhnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyoroti penempatan baliho dan spanduk yang buruk serta rusaknya sejumlah alat peraga kampanye sebagai salah satu faktor yang membuat pelaksanaan Pilkada kurang meriah.

"Ini semakin menguatkan asumsi bahwa sosialisasi Pilkada, dilaksanakan asal-asalan. Padahal itu uang rakyat lho yang dipakai. Mbok yo jangan asal-asalan," sindirnya.

Kondisi ini dikhawatirkan berpengaruh pada kehadiran pemilih di TPS saat pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Agatha menduga, sosialisasi dengan cara kuno, klasik dan asal-asalan, berpotensi besar mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih di TPS.

"Bisa dipastikan, bila dalam dua minggu terakhir ini, KPU dan Panwaslu sebagai penyelenggara tidak memperbaiki diri, maka kehadiran pemilih di TPS akan turun drastis," analisanya.

Prediksi Agatha bukan tanpa alasan. Dari hasil survei yang dilakukan pihaknya, baru 67 persen masyarakat yang tahu tentang pelaksanaan pilkada serentak. Baru 54 persen masyarakat yang paham pentingnya Pilkada.

"Termasuk rendahnya pemahaman pemilih tentang visi-misi dan program yang diusung calon. Ini sudah benar-benar mengkhawatirkan," gerutunya.

Dia kembali menyalahkan KPU. Di era yang semakin modern, KPU seharusnya bisa melakukan sosialisasi secara lebih efektif dan kreatif.

"KPU Surabaya dan Sidoarjo, harus kreatif. Seharusnya sejak jauh hari memanfaatkan viral penyebaran lewat jalus sosial media atau media elektronik, yang tidak memakan banyak biaya, tapi efektif mendorong kehadiran pemilih, terutama pemilih pemula," tandasnya. (mdk/noe)