Pilkada Surabaya, harta Risma paling kecil dibanding calon lain

Merdeka.com - Selama lima tahun memimpin Kota Surabaya, Jawa Timur, harta kekayaan mantan Wali Kota Tri Rismaharini hanya mencapai Rp 1.832.477.524. Bahkan, nilai ini masih jauh di bawah harta kekayaan Cawali Surabaya besutan Partai Demokrat dan Partai Amanah Nasional (PAN), Rasiyo, yang mencapai Rp 7.750.262.898.

Sedangkan calon wakil wali kota pendamping Risma, Whisnu Sakti Buana memiliki aset kekayaan senilai Rp 20.527.116.750. Nilai ini jauh di atas harta milik pendamping Rasiyo, Lucy Kurniasari yang hanya mencapai Rp 12.913.000.000. Bahkan, angka itu jauh di atas harta milik Risma dan Rasiyo.

"Total harta saya memang mencapai angka 20 M, tapi sebagian besar warisan orang tua saya," terang Whisnu di acara Pembekalan dan Deklarasi Calon Kepala Daerah dan Penyelenggara Pilkada se-Jawa Timur yang digelar di Auditorium Universitas ‎Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (12/11).

Di acara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur ini, pasangan Risma-Whisnu juga mengajak semua pihak melaksanakan tahapan Pilwali Surabaya dengan integritas tinggi.

"Mari meluruskan niat dan komitmen, agar Pilkada menghasilkan pemimpin berintegritas untuk pembangunan Kota Surabaya," ucap Whisnu.

Selain dihadiri dua pasangan kandidat Pilwali Surabaya, acara ini juga dihadiri para kandidat Pilkada serentak di 19 kabupaten dan kota (termasuk Surabaya) yang ada di Jawa Timur.

‎Tampak hadir di acara itu, para calon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti Budi Sulistyono (Cabup Ngawi), Dewanti Rumpoko (Cabup Malang) Emil Dardak (Cabup Trenggalek), dan Faida (Cabup Jember).

Mereka menyatakan siap melaksanakan permintaan KPK soal etika penyelenggara negara, reformasi birokrasi, pengelolaan APBD, pengelolaan SDA, penguatan kesejahteraan sosial, dan pendidikan anti korupsi. Juga menyangkut pengawalan Pilkada berintegritas dan pengawasan gratifikasi, serta pemantauan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon kepala daerah.

"Kami ingin KPK turut aktif melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap money politics di Pilkada. Kalau tidak, ini akan menurunkan kualitas Pilkada," ujar Risma, calon yang juga diusung oleh PDIP.

Sementara terkait gratifikasi, saat menjadi Wali Kota Surabaya periode 2010-2015 lalu, Risma punya cara agar tidak terjerat kasus gratifikasi. "Saya selalu menghindari pertemuan langsung dengan pihak-pihak, seperti investor guna membentengi diri dan mencegah celah gratifikasi," ungkap alumni Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya ini.

Selama menjabat wali kota, Risma juga mengaku selalu melaporkan semua pemberian yang diterimanya kepada KPK. Barang pemberian itu berbentuk cenderamata dan sejenisnya, yang diterima saat berkunjung ke daerah lain, atau ketika ada tamu dari dalam atau luar negeri yang berkunjung ke Pemkot Surabaya.

Di tempat yang sama, pasangan Rasiyo-Lucy juga mengaku siap menjalankan pemerintah yang bersih jika terpilih di Pilwali Surabaya, 9 Desember mendatang. Untuk pemerintahan bersih, kata Rasiyo, semua pihak harus mengetahui perundang-undangan yang berlaku. "Semua tanpa terkecuali, baik itu SKPD maupun kepala daerahnya," kata mantan Sekdaprov Jawa Timur ini.

Calon yang diusung Partai Demokrat dan Partai Amanah Nasional (PAN) ini mencontohkan, pada pelaksanaan lelang barang atau jasa, diperlukan pemahaman bersama melalui rapat. Sehingga tahapan lelang berjalan dengan baik.

"Pasca-lelang pun, tetap dilakukan pengawasan. Kita siap menggandeng inspektorat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mengawasi anggaran. Ini untuk pemerintahan Kota Surabaya yang bersih," jelas dia.

Sementara Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Airin Martanti menyebut, harta kekayaan belum bisa menjadi tolok ukur tidak melakukan tindak korupsi. Apakah calon pemimpin yang lebih kaya terhindar dari korupsi saat resmi menjabat, serta yang hartanya lebih rendah bersih dari korupsi?

"Semua akan terbukti jika nanti sudah menjabat sebagai kepala daerah, dengan adanya LHKPN ini, maka KPK telah memiliki data kekayaan dari masing-masing kandidat. Jika terdapat kejanggalan peningkatan harta di kala menjabat yang tidak wajar, baru akan di selidiki," tegas Airin.