Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan dewan akan rapat bahas Plt Ketua DPR

Pimpinan dewan akan rapat bahas Plt Ketua DPR Taufik Kurniawan. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat untuk membahas Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR pekan depan. Rapat digelar pekan depan karena sebagian pimpinan DPR sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah maupun luar negeri.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan Plt tersebut bukan menjadi Ketua DPR definitif. Penunjukan Plt hanya untuk keperluan administrasi sehingga birokrasi dewan tidak terganggu. Plt Ketua DPR akan dipilih melalui musyawarah mufakat.

"Ya tentunya kalau Plt ini kan hanya menyangkut masalah administrasi surat menyurat saja. Jadi sebetulnya hanya itu saja, untuk memperlancar mekanisme dan tidak mengganggu lalu lintas administratif DPR," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).

Taufik mengatakan, Plt Ketua DPR tidak terkait dengan proses yang tengah berjalan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Penunjukan Plt hanya persiapan jika 3 syarat pemberhentian Setnov dari jabatan pimpinan DPR terpenuhi.

Dalam UU MD3 dijelaskan, seorang pimpinan DPR bisa diberhentikan jika berhalangan hadir tetap, mengundurkan diri dan dipecat oleh Partai.

"Namanya orang persiapan kan boleh-boleh saja. Antisipasi apabila terjadi hal-hal yang mungkin sampai para posisi yang tidak kita harapkan terjadi kita harus siap," tegasnya.

Soal 3 unsur pemberhentian pimpinan DPR itu, kata Taufik, tidak menjadi domain 4 pimpinan lain. Semisal, pengunduran diri menjadi hak Setnov pribadi, kemudian pemecatan menjadi kewenangan Partai Golkar.

"Makanya sekarang ini 3 hal kita tunggu dulu ya, tapi besok dalam rapim supaya tidak miss persepsi ini salah satunya mungkin bisa membahas itu sembari menunggu di MKD," tukasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya
Puan Tegaskan Tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3 untuk Ubah Syarat Jadi Ketua DPR
Puan Tegaskan Tak Ada Pembahasan Revisi UU MD3 untuk Ubah Syarat Jadi Ketua DPR

Puan enggan menjelaskan secara detail saat dipertegas mengenai RUU MD3 yang saat ini sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023

Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.

Baca Selengkapnya
Usai Dilantik, DPR Bakal Adakan Rapat Konsultasi Bahas Tata Cara Penetapan Calon Ketua dan Wakil Ketua DPR
Usai Dilantik, DPR Bakal Adakan Rapat Konsultasi Bahas Tata Cara Penetapan Calon Ketua dan Wakil Ketua DPR

DPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.

Baca Selengkapnya
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR

DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.

Baca Selengkapnya
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan

Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Penetapan AKD DPR Diumumkan Sebelum Kabinet Pemerintah Terbentuk
Puan Maharani: Penetapan AKD DPR Diumumkan Sebelum Kabinet Pemerintah Terbentuk

Puan mengatakan DPR masih membahas terkait komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet.

Baca Selengkapnya
Demokrat Dukung Wantimpres Jadi DPA, Minta Tak Kaitkan dengan Orde Baru
Demokrat Dukung Wantimpres Jadi DPA, Minta Tak Kaitkan dengan Orde Baru

Adapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Baca Selengkapnya
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'

Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ekspresi Anggota KPU Respons Putusan MK Terbaru Soal Pilkada
VIDEO: Ekspresi Anggota KPU Respons Putusan MK Terbaru Soal Pilkada "Mau Tidak Mau"

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR

Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya