Pimpinan DPR belum pegang surat pergantian di fraksi Golkar
Merdeka.com - Partai Golkar tengah bongkar pasang pengurus fraksi di DPR. Rotasi dilakukan pasca mundurnya Setya Novanto dari kursi Ketua DPR. Meski lakukan perubahan, pimpinan DPR belum terima surat terkait rotasi kader Golkar.
"Belum ada surat itu (surat perombakan Fraksi Golkar). Yang ada surat pergantian Ketua DPR dari Fraksi Golkar atas nama Ade Komarudin," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/1).
Terkait pergantian ketua DPR, Agus menegaskan segera membahas dalam rapat paripurna. Namun, sebelumnya para pimpinan DPR akan melakukan rapat terlebih dahulu. Setelah itu, meminta kesepakatan dalam sidang paripurna.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
"Sebelum dibawa ke rapat paripurna, kita (pimpinan DPR) akan melakukan rapat internal sehingga dapat disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna yang nantinya dimintai persetujuan dari fraksi-fraksi lainya," tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan tidak akan segan kritisi perombakan kader di DPR.
"Kalau salah atau ngawur, pasti akan saya kritisi! Enggak ada urusan," kata Bamsoet saat dihubungi merdeka.com.
Bamsoet juga korban rencananya reposisi di fraksi Golkar. Dia akan digantikan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin. Meski begitu, Bamsoet mengakui tidak masalah ditempatkan di manapun.
"Kalaupun benar diganti saya tidak masalah. Santai saja. Karena di manapun bagi saya sama saja. Dan itu tidak akan mengubah sikap dan pendirian saya seperti biasanya," tuturnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI sementara, Guntur Sasono di Ruan Rapat Paripurna Gedung Parlemen Senayan, Selasa (1/10).
Baca SelengkapnyaDPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.
Baca SelengkapnyaSupres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaDasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca SelengkapnyaRapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.
Baca SelengkapnyaRapat pun yang mulanya akan berlangsung, harus di skors lantaran persyaratan korum rapat belum terpenuhin.
Baca SelengkapnyaPuan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca Selengkapnya