Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR belum terima surat perombakan fraksi Golkar dari Setnov

Pimpinan DPR belum terima surat perombakan fraksi Golkar dari Setnov Agus Hermanto. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto (Setnov), mengirimkan surat ke pimpinan DPR untuk merombak susunan fraksi di DPR. ‎Namun Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, mengaku belum menerima surat Setnov.

"Kalau itu belum ada sampai hari ini. Usulan perombakan fraksi dari mana saja baik Golkar, belum ada," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/1).

Menurut Politikus Partai Demokrat ini, perombakan fraksi maupun alat kelengkapan dewan merupakan hak dari partai masing-masing. Maka dari itu pimpinan DPR tak memiliki kewenangan ikut campur.

"Dalam hal ini DPP melalui fraksinya melaksanakan perubahan tersebut," tuturnya.

Dalam hal teknis, prosedur yang bisa dilakukan pimpinan DPR hanyalah melakukan upaya kelengkapan administrasi. Setelah itu dibahas dalam rapat pimpinan dan ditembuskan ke Badan Musyawarah DPR.

"Pimpinan melaksanakan proses administrasi. Kemudian dibahas dalam Rapim dan Bamus ditetapkan bahwa itu personel yang menduduki Alat Kelengkapan Dewan atau pimpinan atau fraksi," pungkasnya.

Seperti diketahui setelah Ical mengajukan Novanto untuk menjadi ketua fraksi Golkar, Novanto lantas mengirim surat ke DPR. Hal tersebut berkaitan dengan perombakan penempatan kader Golkar di DPR.

Beberapa di antaranya yang menjadi korban ialah Sekertaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo akan digantikan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin. Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit akan digantikan oleh loyalis Novanto, Kahar Muzakir. Sedangkan bendahara fraksi akan diisi oleh Robert Joppy Kardinal. Anehnya surat perombakan yang didasarkan para instruksi Ical tersebut ditandatangani Novanto sebagai ketua fraksi meski dia belum resmi memegang jabatan itu.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR
Tak Bakal Revisi UU MD3, Golkar Tegas Ikuti Aturan Suara Terbanyak Jadi Ketua DPR

Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Pemilu Segera Meluncur, Tunggu Tanggal Mainnya
PDIP: Hak Angket Pemilu Segera Meluncur, Tunggu Tanggal Mainnya

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK

Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan

Baca Selengkapnya
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya
Megawati Belum Instruksikan Penggunaan Hak Angket Pemilu 2024, Puan Maharani Ungkap Alasannya
Megawati Belum Instruksikan Penggunaan Hak Angket Pemilu 2024, Puan Maharani Ungkap Alasannya

Menurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.

Baca Selengkapnya
Berikut Susunan Fraksi Delapan Partai di DPR RI 2024-2029
Berikut Susunan Fraksi Delapan Partai di DPR RI 2024-2029

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI sementara, Guntur Sasono di Ruan Rapat Paripurna Gedung Parlemen Senayan, Selasa (1/10).

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya