Pimpinan DPR belum terima surat perombakan fraksi Golkar dari Setnov
Merdeka.com - Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto (Setnov), mengirimkan surat ke pimpinan DPR untuk merombak susunan fraksi di DPR. Namun Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, mengaku belum menerima surat Setnov.
"Kalau itu belum ada sampai hari ini. Usulan perombakan fraksi dari mana saja baik Golkar, belum ada," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/1).
Menurut Politikus Partai Demokrat ini, perombakan fraksi maupun alat kelengkapan dewan merupakan hak dari partai masing-masing. Maka dari itu pimpinan DPR tak memiliki kewenangan ikut campur.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Kenapa Golkar harus konsolidasi? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,“ katanya.
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Bagaimana Golkar dapat mengonsolidasikan suara? “Rata-rata kami mempunyai 5 juta kader, jadi kalau dikalikan 10 saja, bisa menghitung, paling tidak ada 50 juta suara yang bisa kami konsolidasikan dari Hasta Karya ini,“ Diketahui, Partai Golkar memiliki sepuluh ormas.
-
Apa pesan para ketua dewan kepada pengurus Golkar? “Jangan ada lagi konflik internal yang justru kontraproduktif dengan cita-cita Partai Golkar, mengembalikan kemenangan seperti Pemilu 2004,“ ujar Lodewijk.
"Dalam hal ini DPP melalui fraksinya melaksanakan perubahan tersebut," tuturnya.
Dalam hal teknis, prosedur yang bisa dilakukan pimpinan DPR hanyalah melakukan upaya kelengkapan administrasi. Setelah itu dibahas dalam rapat pimpinan dan ditembuskan ke Badan Musyawarah DPR.
"Pimpinan melaksanakan proses administrasi. Kemudian dibahas dalam Rapim dan Bamus ditetapkan bahwa itu personel yang menduduki Alat Kelengkapan Dewan atau pimpinan atau fraksi," pungkasnya.
Seperti diketahui setelah Ical mengajukan Novanto untuk menjadi ketua fraksi Golkar, Novanto lantas mengirim surat ke DPR. Hal tersebut berkaitan dengan perombakan penempatan kader Golkar di DPR.
Beberapa di antaranya yang menjadi korban ialah Sekertaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo akan digantikan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin. Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit akan digantikan oleh loyalis Novanto, Kahar Muzakir. Sedangkan bendahara fraksi akan diisi oleh Robert Joppy Kardinal. Anehnya surat perombakan yang didasarkan para instruksi Ical tersebut ditandatangani Novanto sebagai ketua fraksi meski dia belum resmi memegang jabatan itu.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca SelengkapnyaPKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaPuan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca SelengkapnyaBawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI sementara, Guntur Sasono di Ruan Rapat Paripurna Gedung Parlemen Senayan, Selasa (1/10).
Baca SelengkapnyaKetua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.
Baca Selengkapnya