Pimpinan DPR: Berpolitik yang elegan, jangan makan tulang kawan

Merdeka.com - Dana aspirasi atau Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang dicetuskan DPR ramai mendapat penolakan. Duit Rp 20 miliar per tahun untuk setiap anggota DPR ini juga mendapatkan penolakan dari sejumlah fraksi di legislatif.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan merasa bingung kenapa tiba-tiba fraksi di DPR menolak dana aspirasi dengan nilai Rp 11,2 triliun ini. Padahal menurut dia, dalam rapat usulan program tersebut, seluruh fraksi kompak setuju.

"Kalau sekarang ada fraksi menolak aneh, dia memungkiri rapat paripurna. Saya hanya titip pesan tolong berpolitik elegan di DPR, kalau tidak setuju sampaikan dari awal. Artinya di DPR jangan berpolitik makan tulang kawan," kata Taufik di Jakarta, Rabu (16/6).

Dia menceritakan awal mula dana aspirasi ini diusulkan oleh DPR saat rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi. Dalam rapat itu, seluruhnya setuju bahwa dana aspirasi untuk membantu pembangunan daerah.

"Ada lebih dari tiga kali rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi dan itu sudah diumumkan pada rapat paripurna 17 Februari 2015. Kemudian rapat paripurna kedua memutuskan struktur dari tim UP2DP ini, saya ditunjuk secara aklamasi," kata Taufik yang juga Ketua Tim UP2DP.

Sampai dengan tahap itu, kata Wakil Ketua Umum PAN ini, semua fraksi setuju. Tak satupun fraksi menolak seperti saat ini. Bahkan dalam rapat itu, cerita dia, fraksi merasa memang dana aspirasi sangat dibutuhkan bagi anggota DPR untuk membangun dapilnya masing-masing.

"Dari kawan-kawan fraksi itu menyatakan kasihan teman-teman di Komisi I, III, dan XI yang tidak langsung bersinggungan dengan konstituen sedangkan di Komisi IV, V, dan VIII misalnya sangat dekat dengan masalah konstituen. Sehingga dimunculkan aspek keadilan dan pemertaan dan itu semua fraksi setuju," imbuhnya.

Taufik menegaskan, pimpinan DPR hanya memfasilitasi apa yang diinginkan oleh para anggotanya di parlemen. Oleh sebab itu, sekali lagi dia sangat heran jika tiba-tiba fraksi malah menolak program yang diusulkan sendiri.

"Pimpinan DPR hanya memfasilitasi apa yang diatur MD3 dan sumpah janji anggota DPR. Bagi mereka yang menolak tidak usah menggunakan haknya, kalau setuju silakan digunakan haknya. Yang penting tidak usah menghalangi hak anggota lainnya," pungkasnya.

Seperti diketahui, setelah sempat ramai mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, beberapa fraksi di DPR juga menolak dengan program tersebut. NasDem tegas menolak program itu, begitu pula dengan PDIP.