Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR: Gedung DPR sudah miring, perlu renovasi menyeluruh

Pimpinan DPR: Gedung DPR sudah miring, perlu renovasi menyeluruh Taufik Kurniawan. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mewacanakan untuk melakukan renovasi terhadap gedung DPR secara keseluruhan. Sebab, sudah 15 tahun sejak reformasi, gedung wakil rakyat itu dinilai belum pernah diperbaiki secara menyeluruh.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, perbaikan gedung DPR merupakan ranah pemerintah. Karena gedung DPR adalah gedung negara. Sehingga, soal anggaran pun pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif pimpinan Presiden Joko Widodo.

"Sudah lebih dari 15 tahun, belum ada renovasi secara total, urusan mau dibangun atau renovasi ditotal itu utusan pemerintah, tapi masuk di nomenklatur kesekjenan. Bukan untuk DPR, tapi merupakan fasilitas negara," kata Taufik, dikutip dari Antara, Kamis (10/8).

Orang lain juga bertanya?

Wakil Ketua Umum PAN ini mengakui memang kondisi gedung DPR sudah perlu ada perbaikan. Bahkan, kata dia, rekomendasi dari Kementerian PU-PR, gedung DPR memang sudah harus ada perbaikan.

"Dari waktu ke waktu semakin tua. Sudah lebih dari 15 tahun ini, belum ada renovasi total Gedung Nusantara I. Padahal dari rekomendasi PU-PR, sudah harus ada renovasi yang lebih menyeluruh. Karena bangunannya sudah miring, dari cipta karya. Karena kondisi bangunannya sudah dari 15 tahun belum dipelihara," kata Taufik.

Soal anggaran, Taufik mengatakan, sampai saat ini belum ditentukan dan selalu ditunda. Dia pun menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada pemerintah. DPR sendiri tengah mewacanakan kenaikan anggaran DPR senilai Rp 5,7 triliun.

"Tapi jangan sampai rekomendasi PU-PR terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, karena fisiknya sudah miring. Kita sudah ingatkan, kalau terjadi apa-apa yang tanggung jawab siapa?" jelas Taufik.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden
VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden

Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah

Baca Selengkapnya
45 Persen Rumah Jabatan DPR Masih Layak Huni, Kenapa Tidak Diberikan ke Anggota Dewan?
45 Persen Rumah Jabatan DPR Masih Layak Huni, Kenapa Tidak Diberikan ke Anggota Dewan?

Sekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Agar Tetap Produktif
Terungkap Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Agar Tetap Produktif

Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Jawaban Jokowi Ditanya Dugaan Intervensi Pemerintah dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden
Jawaban Jokowi Ditanya Dugaan Intervensi Pemerintah dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden

Jokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baca Selengkapnya
Puan: Kami selalu Terbuka Atas Kritik dan Otokritik
Puan: Kami selalu Terbuka Atas Kritik dan Otokritik

Kepada seluruh anggota dewan juga, Puan mengingatkan agar DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat

Baca Selengkapnya
Puan: Anggota DPR Dituntut Miliki Rasa Empati dan Simpati soal Masalah Rakyat
Puan: Anggota DPR Dituntut Miliki Rasa Empati dan Simpati soal Masalah Rakyat

Puan meminta anggota DPR RI untuk menjalankan jabatan sebaik-baiknya sebagai wakil rakyat.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut DPR bersama Pemerintah Berhasil Selesaikan 63 RUU
Puan Sebut DPR bersama Pemerintah Berhasil Selesaikan 63 RUU

Puan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.

Baca Selengkapnya
Kesepakatan Ruang Pemerintahan Baru di APBN 2025, Puan Ingatkan Uang dari Rakyat untuk Rakyat
Kesepakatan Ruang Pemerintahan Baru di APBN 2025, Puan Ingatkan Uang dari Rakyat untuk Rakyat

Puan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Soal Gaduh Revisi UU Pilkada: DPR akan Selalu Jaga Amanat Rakyat
Puan Maharani Soal Gaduh Revisi UU Pilkada: DPR akan Selalu Jaga Amanat Rakyat

DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.

Baca Selengkapnya