Pimpinan DPR: Gedung DPR sudah miring, perlu renovasi menyeluruh
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mewacanakan untuk melakukan renovasi terhadap gedung DPR secara keseluruhan. Sebab, sudah 15 tahun sejak reformasi, gedung wakil rakyat itu dinilai belum pernah diperbaiki secara menyeluruh.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, perbaikan gedung DPR merupakan ranah pemerintah. Karena gedung DPR adalah gedung negara. Sehingga, soal anggaran pun pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif pimpinan Presiden Joko Widodo.
"Sudah lebih dari 15 tahun, belum ada renovasi secara total, urusan mau dibangun atau renovasi ditotal itu utusan pemerintah, tapi masuk di nomenklatur kesekjenan. Bukan untuk DPR, tapi merupakan fasilitas negara," kata Taufik, dikutip dari Antara, Kamis (10/8).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
Wakil Ketua Umum PAN ini mengakui memang kondisi gedung DPR sudah perlu ada perbaikan. Bahkan, kata dia, rekomendasi dari Kementerian PU-PR, gedung DPR memang sudah harus ada perbaikan.
"Dari waktu ke waktu semakin tua. Sudah lebih dari 15 tahun ini, belum ada renovasi total Gedung Nusantara I. Padahal dari rekomendasi PU-PR, sudah harus ada renovasi yang lebih menyeluruh. Karena bangunannya sudah miring, dari cipta karya. Karena kondisi bangunannya sudah dari 15 tahun belum dipelihara," kata Taufik.
Soal anggaran, Taufik mengatakan, sampai saat ini belum ditentukan dan selalu ditunda. Dia pun menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada pemerintah. DPR sendiri tengah mewacanakan kenaikan anggaran DPR senilai Rp 5,7 triliun.
"Tapi jangan sampai rekomendasi PU-PR terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, karena fisiknya sudah miring. Kita sudah ingatkan, kalau terjadi apa-apa yang tanggung jawab siapa?" jelas Taufik.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca SelengkapnyaSekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaJokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca SelengkapnyaKepada seluruh anggota dewan juga, Puan mengingatkan agar DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat
Baca SelengkapnyaPuan meminta anggota DPR RI untuk menjalankan jabatan sebaik-baiknya sebagai wakil rakyat.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaPuan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca SelengkapnyaDPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Baca Selengkapnya