Pimpinan DPR gelar rapat bahas revisi UU MD3 dan gizi buruk di Asmat

Merdeka.com - Pimpinan DPR menggelar rapat membahas berbagai isu kedewanan dan surat-surat masuk. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan salah satu isu yang dibahas adalah perkembangan revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR Koordinator Politik Keamanan Fadli Zon, Wakil Ketua Koordinator Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan, Wakil Ketua Koordinator Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah, Wakil Ketua Koordinator Industri dan Pembangunan Agus Hermanto serta sejumlah pejabat Kesekjenan DPR.

Dalam revisi UU MD3, pada prinsipnya sudah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Sehingga diharapkan revisi UU MD3 sudah bisa disahkan menjadi UU paling lambat tanggal 14 Februari mendatang.

"Terkait dengan pembahasan RUU MD3, pemerintah sudah sepakat dengan seluruh subtansi, baik ayat maupun pasal, yang diusulkan oleh DPR," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).

Selain revisi UU MD3, kata Bamsoet, rapat juga membahas mengenai penanggulangan kejadian luar biasa yaitu campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.

Bamsoet berharap, banyak anggota dewan yang ikut menyumbang untuk menyelesaikan permasalahan gizi buruk di Papua. Dan Komisi VIII, Komisi IX serta Komisi X juga segera mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait guna mengatasi masalah tersebut.

"Pimpinan DPR sepakat akan melakukan penggalangan bantuan dari para anggota DPR untuk disalurkan ke Papua," ujarnya.

Pimpinan DPR juga sepakat untuk memulai tradisi "lunch meeting" informal yang dilakukan setiap hari Selasa. Pertemuan informal dengan Ketua-ketua Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan, juga akan agendakan rutin sebulan sekali.

Sebab, berdasarkan pengalaman, pertemuan-pertemuan informal lebih efektif untuk mengatasi permasalahan yang berkembang di Parlemen.

"Lunch meeting merupakan pertemuan informal lintas fraksi yang diadakan pimpinan DPR, tujuannya untuk membahas isu-isu krusial serta menyelesaikan permasalahan di lingkup kedewanan," tambahnya.

Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar ini menambahkan, pimpinan DPR akan bekerjasama dengan bidang pencegahan KPK untuk membantu anggota memperbaharui LHKPN. Dengan kerjasama itu diharapkan tidak ada lagi anggota DPR yang tidak melaporkan kekayaaannya ke KPK.

"Kami akan sediakan tempat di DPR bagi pegawai KPK untuk membantu para anggota DPR yang akan melaporkan LKHPN-nya," tandasnya.