Pimpinan DPR jamin revisi UU bukan untuk melemahkan KPK

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan membantah revisi UU KPK berasal dari niatan DPR semata. Pasalnya, kata dia, revisi UU KPK telah menjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Apalagi, kata dia, revisi diperlukan melihat perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

"Revisi UU KPK sudah sepakat antara DPR dan pemerintah dalam hal itu tentunya setiap revisi jangan sampai dikaitkan hal-hal khusus tapi suatu normatif UU yang sudah 3-4 tahun apabila ada perkembangan situasi dan kondisi di lapangan selalu mesti disesuaikan dan direvisi," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6).

Menurut Taufik, terlalu dini menilai revisi UU KPK akan memperlemah tugas dan wewenang KPK. Pasalnya, ia membantah penyadapan terhadap seseorang yang terduga melakukan tindakan korupsi akan dihapus.

"Dalam aspek penyadapan, itu proses yang bisa diambil keputusan manakala ada pendalaman kedua pihak. Terlalu dini katakan penyadapan akan dihilangkan," tegasnya.

Taufik juga mengklaim akan mendengar pendapat dari publik, manakala revisi tersebut dicap akan melemahkan tugas dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi di tanah air. Terlebih, tiap fraksi di DPR akan diberikan wewenang untuk menyatakan pendapat terhadap UU yang sudah masuk ke Prolegnas 2015 itu.

"Artinya semua kembali pandangan fraksi. Jangan ada kesepakatan internal setuju, tapi respon publik tak bersahabat lalu balik badan. Yang penting konsistensi fraksi dalam ambil putusan dalam proses revisi KPK," tukasnya.