Pimpinan DPR Minta Kominfo dan Bawaslu Tindak Konten Hoaks Terkait Pilkada 2020

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, meminta Kominfo dan Bawaslu menindak konten-konten negatif dan sebaran hoaks terkait dengan pilkada 2020. Azis ingin momentum pilkada mampu menutup akses pihak-pihak yang ingin memecah belah.

"Ada 64 muatan yang sedang ditindaklanjuti dan 13 konten sudah di-take down. Artinya hari ini bisa bertambah lagi konten negatif dan narasi hoaks itu. Kita tidak inginkan ini. Momentum pilkada harus mampu menutup akses pihak-pihak yang ingin memecah belah," katanya, Jumat (20/11).

Menurutnya, beredarnya berita bohong, palsu, fitnah atau hoaks masih dianggap sebagai informasi yang benar oleh masyarakat. Sehingga, ketidakpastian informasi secara sembarangan yang disebarkan dapat menyebabkan keresahan di ruang publik.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah tindakan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam mempercayai informasi yang mereka peroleh.

"Terutama informasi yang diperoleh melalui ponsel pintar dan internet. Ini menuntut kesadaran masyarakat dalam memilah agar tidak menyebarkan keresahan di masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga punya tugas berat itu hal ini," paparnya.

Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah selayaknya mampu memberikan edukasi. Misalnya menjelaskan apa arti misinformasi dan disinformasi.

"Banyak publik yang tidak tahu, apa itu satir, false connection (koneksi salah). Sampai terapan clickbait, konten yang berharap page view (laman dilihat) untuk mengeruk keuntungan finansial," ucapnya.

Belum lagi, kata dia, ada persoalan misleading content atau konten menyesatkan. Publik sengaja diarahkan membingkai suatu isu atau individu tertentu yang seakan-akan mendekati kebenaran.

Azis bilang, misleading content dapat diciptakan dengan sengaja. Informasi ditampilkan dengan menghilangkan konteksnya untuk mengarahkan opini pembaca.

"Jika ini tidak dijelaskan, tidak diedukasi, kian hari dunia maya kita hanya disesaki kebohongan. DPR tentu berharap Kemenkominfo mampu menerjemahkan ini dengan caranya, agar penyesatan tidak terus terjadi," ucapnya.

Azis meyakini masyarakat kerap terkecoh karena tidak memiliki pengetahuan dan sumber yang cukup, untuk membedakan informasi atau berita yang diperolehnya benar atau salah.

Maka, pada momentum Pilkada, Azis meminta Kemenkominfo bersama Bawaslu mampu untuk melakukan patroli siber terhadap konten dengan muatan negatif di internet.

Azis memaparkan, dari catatannya, ada 38 isu hoaks dan 38 isu itu tersebar sebanyak 217 tautan. Sementara, Bawaslu baru melakukan verifikasi dan menyatakan 77 temuan melanggar ketentuan yang berlaku.

"Kita memiliki visi nasional, punya tujuan nasional. Dan kita mampu kerjakan bersama-sama, termasuk di dalam Pilkada 2020. Jangan cemari demokrasi dengan hasutan, kabar bohong, dan intrik yang mencoba memecah belah. Tolong sudahi," tutupnya.