Follow
Pimpinan DPR sarankan Panglima TNI segera klarifikasi isu 5.000 senpi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyarankan Panglima TNI untuk mengklarifikasi pernyataannya soal pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal di luar institusi TNI-Polri. Hal ini diperlukan untuk mencegah kegaduhan di masyarakat.
"Tentunya Panglima harus klarifikasi secara menyeluruh, apa yang dimaksud dari statemennya itu," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).
Isu soal ada institusi di luar TNI dan Polri memesan 5 ribu senjata api ilegal ditepis oleh Menko Polhukam Wiranto dan Menhan Ryamizard Ryacudu. Wiranto dan Ryamizard meluruskan, jumlah senjata yang dipesan hanya 500 pucuk dan diperuntukkan untuk Badan Intelejen Negara (BIN).
-
Apa yang dilakukan Panglima TNI terhadap kasus ini? Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan proses hukum terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran tindak pidana.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Bagaimana cara TNI AD mengklarifikasi klaim pelaku? 'Narasi dalam video yang diunggah pelaku dalam video bahwa pelaku memiliki hubungan kerabat dengan Mayjen TNI Rifky Nawawi adalah tidak benar,' kata Kristomei saat dihubungi, Minggu (28/4).
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
Agus menolak berspekulasi Panglima harus dievaluasi karena informasi yang disampaikan itu berbeda dengan Wiranto dan Ryamizard. Namun, dia meyakini Panglima memiliki bukti terkait pembelian senjata tersebut.
"Jangan jika-jika. tentunya kita yakini juga Panglima memiliki dasar yang kuat untuk mengatakan itu, tetapi tetap ini penting untuk diklarifikasi," tegasnya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah tersebut agar situasi kembali kondusif.
"Ini kan merupakan konflik internal dan kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Saya yakini pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini," tukasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca Selengkapnya
Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berjanji seluruh prajurit TNI tidak akan bertindak arogansi.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api
Baca Selengkapnya
Namun demikian, Dave meminta permasalahan itu tidak digoreng sehingga menimbulkan kondisi yang tidak lebih baik.
Baca Selengkapnya
IPW menilai usulan DPR agar Polri tidak lagi pakai senjata api melainkan dengan menggunakan pentungan, terlalu terburu-buru.
Baca Selengkapnya
Agus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca Selengkapnya
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, senjata api itu seharusnya digunakan oleh aparat bila dalam kondisi terdesak dan darurat
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Sebuah video yang memperlihatkan puluhan anggota TNI berseragam lengkap sedang menggeruduk Mapolrestabes Medan.
Baca Selengkapnya
Bima menerangkan, perlu data-data dan pendapat hukum untuk mengubah aturan mengenai posisi kepolisian.
Baca Selengkapnya
. Panglima memerintahkan 'memiting' masyarakat yang melakukan demonstrasi.
Baca Selengkapnya
Polisi ke depan lebih baik membawa pentungan seperti di negara maju.
Baca Selengkapnya
DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
Baca Selengkapnya