Pimpinan DPR sebut Menteri Yuddy gemar cari popularitas
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai evaluasi menteri kabinet kerja Jokowi-JK yang dilakukan oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi merupakan upaya mencari popularitas semata. Agus menegaskan ada kemungkinan Yuddy menempatkan sendiri posisi kementeriannya di posisi lima besar.
"Untuk itu ini nuansa-nuansa ini, rasanya nuansa untuk mencari popularitas saja. Untuk itu tadi saya sampaikan ini kan bisa saja salah satu menteri itu untuk mencari popularitas, untuk mengoreksi dengan menaikkan kementeriannya pada posisi-posisi tertentu, sehingga sekali lagi ini tidak pada tupoksinya, kecuali memang dia mendapatkan perintah langsung dari presiden," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/1).
Politikus Demokrat ini menegaskan hasil evaluasi yang dilakukan Yuddy tak bisa dijadikan acuan. Sebab menurutnya tak sesuai dengan tupoksi dan sangat politis karena diungkap ke publik saat isu reshuffle jilid II menguat.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Jokowi tampak didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Apa jabatan Yuliot Tanjung sekarang? Pria asal Padang Panjang ini resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Investasi mendampingi Bahlil Lahadalia.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
"Menurut saya tidak bisa dijadikan sebagai acuan yang betul-betul akurat. Untuk itu marilah kita jangan terbawa kepada hal-hal melaksanakan institusi di mana tidak ada tugas dan fungsinya," tuturnya.
Agus menyayangkan evaluasi tersebut dilakukan tanpa instruksi Presiden Jokowi. Selain itu Agus menegaskan bahwa sejauh ini kinerja Yuddy tergolong buruk.
"Kami minta setiap kementerian seyogyanya melaksanakan tugas dan fungsinya terlebih dahulu. Tugas dan fungsinya saja belum beres kok, bagaimana tumpang tindih eselon I yang ada di masing-masing kementerian," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasannya, dalam kop surat tersebut Yandri mengatasnamakan kementeriannya dan atribusinya sebagai menteri.
Baca SelengkapnyaTak hanya kader, Riefky menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga bakal diprioritaskan untuk menjadi menteri.
Baca SelengkapnyaSalah satu tujuannya yaitu Jawa Tengah, yang saat ini masih menjadi suara mayoritas PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaPKB Mantap Usung Gus Yusuf Maju Pilkada Jateng, Ini Alasannya
Baca SelengkapnyaHatta sengaja merinci bocoran nama-nama menteri yang mengisi kabinet Prabowo-Gibran setelah mendapat informasi adanya kader-kader terbaik PAN
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik acara haul ke-2 ibunda Menteri Desa Yandri Susanto.
Baca SelengkapnyaPangkat Mayor TNI Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disinggung dalam rapat kerja Komisi II DPR RI
Baca SelengkapnyaDemokrat mengatakan, AHY sosok patriot siap menjalankan tugas dengan baik.
Baca SelengkapnyaDemokrat terus melakukan komunikasi dengan partai lain untuk menjajaki koalisi.
Baca SelengkapnyaApakah soal kinerja atau unsur subjektif politis. Namun Djarot berkeyakinan, jawabannya adalah yang kedua.
Baca SelengkapnyaAHY merespons soal jatah menteri yang akan didapat oleh Demokrat
Baca SelengkapnyaPDIP meyakini Jokowi tidak memberi perintah kepada menterinya untuk bermanuver membentuk poros koalisi baru.
Baca Selengkapnya