Pimpinan DPR sepakati percepatan seleksi komisioner hingga hakim agung

Merdeka.com - Demi membicarakan penyelesaian sejumlah agenda krusial yang harus segera dilaksanakan oleh Parlemen, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kembali melakukan pertemuan formal dengan sejumlah pimpinan fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Pertemuan informal antara Pimpinan DPR dengan para stakeholder utama Parlemen itu dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Selasa (13/3).

Ada sejumlah isu yang dibahas. Di antaranya pemilihan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI), Pemilihan Deputi Gubernur BI, Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pemilihan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA).

"Saya sudah minta kerjasama dari pimpinan Fraksi, pimpinan komisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya menggerakkan anggotanya di Komisi terkait agar mempercepat proses pemilihan berbagai posisi penting di beberapa lembaga negara," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan bahwa prioritas utama adalah pemilihan komisioner KPPU, yang perpanjangan masa tugasnya hanya sampai 27 April. Dia meminta Komisi VI DPR segera melakukan fit and proper test terhadap 18 orang calon komisioner KPPU periode 2017-2022 yang sudah lulus panitia seleksi.

"Perpanjangan waktu dua bulan ini akan digunakan secara maksimal oleh Komisi VI DPR untuk memilih 9 orang komisoner yang akan memimpin KPPU," ujar Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet mendorong Komisi XI agar segera melakukan fit and proper test terhadap Perry Warjiyo yang diajukan Presiden Jokowi menjadi Gubernur BI. ‎Sejalan dengan pencalonan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI, Komisi XI juga akan melakukan fit and proper test terhadap tiga calon pengganti di posisi Deputi Gubernur BI.

"Mudah-mudahkan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama," imbuh Bamsoet.

Komisi XI DPR juga didorong segera memilih anggota BPK pengganti Agus Joko Pramono yang segera habis masa jabatannya. Proses pemilihan diawali dengan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap para calon yang mendaftar.

"Para calon anggota BPK yang sudah lolos seleksi administrasi di Komisi XI, kalau tidak salah 19 kandidat dan selanjutnya akan menjalani fit and proper test. Bagi yang terpilih akan menjabat sebagai anggota BPK periode 2018-2023," ujar Bamsoet.

Di sisi lain, Komisi Yudisial (KY) juga sudah menyerahkan empat nama calon hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA. Untuk tugas itu, Bamsoet mengatakan proses fit and proper test akan dilakukan Komisi III DPR, di mana dia adalah mantan ketuanya.

Dia menekankan, bahwa semua proses pemilihan itu berlangsung transparan dengan mengedepankan asas profesionalitas dan kredibilitas. Tak perlu menunggu waktu terlalu lama, sehingga tidak terjadi kekosongan pimpinan di berbagai lembaga negara.

"DPR Jaman Now speed kinerjanya harus ngebut. Jangan sampai ada kesan DPR mengulur waktu dan lambat menjalankan tugas. Saya mohon dukungan masyarakat agar DPR dapat menjalankan tugasnya dengan cermat, tepat, dan kilat," pungkasnya.