Pimpinan DPR sesalkan koordinasi tak baik Panglima TNI dan Menko Polhukam

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai, koordinasi antar lembaga pemerintah kurang baik. Hal itu terlihat dari miss komunikasi soal isu pembelian 5.000 senjata ilegal yang dilontarkan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo pekan lalu.

"Contohnya yang kemarin itu menunjukkan koordinasi kurang baik, apa yang disampaikan oleh panglima dan Menko Polhukam kok tidak sama, menimbulkan kerancuan di dalam masyarakat," katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/10).

Namun, Politisi Partai Demokrat itu melihat pemerintah sudah mengambil langkah positif terkait rapat terbatas kabinet kemarin. Hal itu supaya tidak menimbulkan polemik kembali di masyarakat.

"Namun saya melihat sudah diambil langkah positif, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, karena ini internal pemerintah sehingga pemerintah harus juga memberikan jawaban yang memberikan keteduhan, penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna. Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan bawahannya agar menjaga stabilitas politik nasional.

"Jangan membuat atau bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Semuanya," tegasnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).

Jika terjadi perselisihan di antara kementerian dan lembaga, Kepala Negara meminta agar persoalan tersebut diselesaikan di tingkat Menko. Apabila tidak selesai di tingkat Menko, maka perlu diselesaikan di tataran Wakil Presiden.

"Masih belum selesai (di Wapres), bisa ke saya," ucap dia. (mdk/rnd)