Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan DPR setuju TNI dilibatkan berantas teroris

Pimpinan DPR setuju TNI dilibatkan berantas teroris Taufik Kurniawan. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai, pemberantasan tindak pidana terorisme harus dilakukan secara terintegrasi antara institusi Kepolisian dan TNI, sehingga tidak mempermasalahkan pelibatan TNI yang akan diatur dalam revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saya mendukung untuk sistem pemberantasan teroris itu dilakukan secara integritas dan bersama-sama, karena jangan sampai ini menjadi sesuatu keraguan antara TNI dan Polri menyikapi kejadian seperti kemarin (Kampung Melayu)," kata Taufik dikutip dari Antara, Selasa (30/5).

Taufik menjelaskan, selama ini birokrasi terlalu lama dalam memproses agar TNI menjadi unit pendukung untuk pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme sehingga perlu payung hukum tegas.

Orang lain juga bertanya?

Menurut dia, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga telah memberikan pernyataan mendukung keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

"Artinya antara Presiden, Kapolri, dan Panglima TNI sudah dalam satu pandangan yang sama maka tidak ada kata lain bagi DPR selain mendukung," ujarnya.

Politisi PAN itu menilai, yang utama untuk kepentingan rakyat jangan sampai terjadi kekacauan dan jangan terlalu lama karena masih terjadi perdebatan sehingga pencegahan, penindakan dan pemberantasan terorisme harus menjadi definisi yang jelas.

Taufik berharap, kesulitan di lapangan yang dihadapi TNI dan Polri menjadi solusi ketika DPR, pemerintah dan instruksi Presiden agar prinsip mengambil percepatan dalam melakukan aksi pencegahan terorisme.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin unsur TNI dapat terlibat dalam praktik antiterorisme dan meminta keterlibatan TNI dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme yang hingga kini masih dibahas di DPR RI.

"Berikan kewenangan kepada TNI untuk masuk di dalam RUU ini. Tentu saja dengan alasan-alasan yang saya kira dari Menko polhukam sudah mempersiapkan," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5).

Presiden Jokowi sekaligus meminta Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mendesak DPR untuk menyelesaijan RUU tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai jangan menarik institusi TNI untuk menangani dan menindak terorisme karena hal itu cara berpikir mundur dan kontraproduktif dengan agenda reformasi.

"Reformasi sektor keamanan dalam negeri seharusnya terus bergerak maju dengan menunjukkan konsistensi pada pendekatan hukum sipil sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," kata Bambang di Jakarta, Senin (29/5).

Dia menilai peran masing-masing elemen bangsa harus proporsional dalam menangani terorisme sesuai peraturan perundang-undangan serta derajat tantangannya.

Karena itu, menurut dia, kebutuhan kontribusi TNI memerangi tindak pidana terorisme tidak berstatus otomatis atau menjadi fungsi yang dipermanenkan dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik
Kecam Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, DPR: Jangan Sampai Merusak Kepercayaan Publik

Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.

Baca Selengkapnya
Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024
Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024

Panja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan TNI Keberatan KPK Tetapkan Tersangka Kabasarnas: Militer Punya Ketentuan Sendiri
Blak-blakan TNI Keberatan KPK Tetapkan Tersangka Kabasarnas: Militer Punya Ketentuan Sendiri

"Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka, begitu juga harapan kami, pihak KPK juga demikian."

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pensiunan Jenderal Kader PDIP Beri Pesan Tegas ke Panglima TNI Jelang Pilkada Serentak
VIDEO: Pensiunan Jenderal Kader PDIP Beri Pesan Tegas ke Panglima TNI Jelang Pilkada Serentak

Anggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada

Baca Selengkapnya
DPR Ingatkan KPK, Kasus Dugaan Kabasarnas Jangan Bernasib Sama dengan Korupsi Heli AW
DPR Ingatkan KPK, Kasus Dugaan Kabasarnas Jangan Bernasib Sama dengan Korupsi Heli AW

Melalui tim koneksitas ini, KPK terus memproses tersangka sipil. Sementara POM TNI memproses tersangka perwira aktif TNI.

Baca Selengkapnya
Wacana Pembentukan Angkatan Siber TNI, Ini Respons Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Wacana Pembentukan Angkatan Siber TNI, Ini Respons Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin

Wacana angkatan siber kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di TNI.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Bicara Kepala Basarnas Tersangka: Sesuai Prosedur dan Libatkan POM TNI
Ketua KPK Firli Bicara Kepala Basarnas Tersangka: Sesuai Prosedur dan Libatkan POM TNI

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan penetapan tersangka Kepala Basarnas sudah melibatkan TNI.

Baca Selengkapnya
DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka

DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
DPR: Panglima Kodam Tindak Keras Prajurit TNI Serang Desa di Deli Serdang, Minta Maaf Tak Cukup!
DPR: Panglima Kodam Tindak Keras Prajurit TNI Serang Desa di Deli Serdang, Minta Maaf Tak Cukup!

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengecam penyerangan puluhan prajurit TNI ke sebuah desa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
VIDEO: Utut PDIP Beberkan Masalah Utama Panglima TNI & Kepala Staf soal Anggaran
VIDEO: Utut PDIP Beberkan Masalah Utama Panglima TNI & Kepala Staf soal Anggaran

Anggota DPR dari fraksi PDIP, Utut Adianto mengingatkan hal penting untuk Panglima TNI beserta jajarannya

Baca Selengkapnya