Pimpinan DPR Temui Mahasiswa, Cak Imin Tak Tampak

Merdeka.com - Pimpinan DPR menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung parlemen. Para mahasiswa tersebut menolak wacana presiden tiga periode dan penundaan pemilu 2024.

Namun, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak terlihat ikut menemui pendemo. Padahal, Cak Imin yang bersuara lantang ingin penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden.

Pantauan di lokasi, tiga pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rahmad Gobel yang datang menuju lokasi demo.

Ketiga pimpinan ini, ditemani langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kemudian menaiki mobil komando bersama mahasiswa yang tengah demonstrasi di depan Gedung DPR.

Perwakilan BEM SI yang berada di atas mobil komando menyampaikan aspirasi langsung kepada tiga pimpinan DPR.

Di antaranya, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, terkait kenaikan harga minyak hingga harga pangan. Mahasiswa menginginkan DPR tidak mengkhianati konstitusi dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Sementara, Cak Imin, pimpinan DPR yang sebelumnya getol menyuarakan penundaan pemilu justru tidak terlihat di hadapan mahasiswa. Belum diketahui keberadaan politikus PKB itu.

Sebelumnya isu penundaan pemilu menjadi hangat lantaran Cak Imin mengusulkan penundaan pemilu.

Cak Imin Minta Pemilu Ditunda

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra ini mengusulkan penundaan jadwal Pemilu 2024 selama 1 tahun hingga 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.

Ia menilai pandemi Covid-19 yang terjadi selama 2 tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu ini mulai tampak ada tren perbaikan ekonomi yang cukup positif.

Menurut dia, prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat positif ke depan tidak boleh diabaikan sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 yang rencananya pada tanggal 14 Februari 2022 jangan sampai mengganggu prospek ekonomi yang sudah berlangsung cukup baik saat ini.

Cak Imin juga mengklaim memiliki big data yang mendukung penundaan pemilu berdasarkan media sosial.

Dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60% mendukung penundaan pemilu dan 40% menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," katanya.