Pimpinan DPR: Tidak Pernah Ada Proses Politik Perpanjangan Jabatan Presiden

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin tidak ada proses politik di parlemen untuk penundaan pemilu maupun masa perpanjangan presiden. Hal itu disampaikan usai menemui pendemo di depan Gedung DPR.

"Aspirasi yang mereka sampaikan itu kan sebenarnya di DPR itu baru wacana, di DPR ini tidak pernah ada proses politik soal perpanjangan jabatan presiden penundaan pemilu maupun presiden 3 periode," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

DPR segera membahas program, tahapan, dan anggaran pemilu bersama KPU. Proses politik itulah yang tengah berjalan. Rencananya akan dilakukan sebelum masa reses pada Kamis (14/4).

"Proses politik yang ada di DPR hari ini, sementara yang berjalan adalah proses politik tahapan pemilu, jadi ga ada proses penundaan, proses perpanjangan, sehingga proses politik yang ada itulah yang akan tetap kita jalankan itu tahapan pemilu," kata Dasco.

Mengenai anggaran pemilu belum dibahas, kata politikus Gerindra ini perlu waktu. Nanti setelah Presiden Joko Widodo melantik anggota KPU akan dibahas DPR.

"Masalah anggaran itu kan soal timenya, soal memang anggaran keseluruyan daripada mitra mitra pemerintah mitra mitra DPR, nah sehingga itu ada waktunya dan itu pasti akan dibahas apalagi disesuaikan dengan KPU yang baru dilantik," katanya.

Komisi II DPR RI memastikan akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas program, tahapan dan anggaran Pemilu 2024 pada Rabu, 13 April 2022. Rapat dengar pendapat itu akan dilakukan bersama anggota KPU RI periode 2022-2027.

"Tanggal 13, hari Rabu, ya kita reses 14, hari Rabu kita akan jadwalkan (RDP dengan KPU)," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.

"Setelah pelantikan (KPU Bawaslu) besok," sambungnya.

Menurut Junimart juga tidak ada masalah KPU sempat terjadi kekosongan jabatan komisioner karena pelantikan baru digelar Selasa, 12 April 2022.

Junimart yakin anggota KPU yang baru sudah berkoordinasi dengan anggota yang lama terutama terkait program, tahapan dan anggaran pemilu.