Pimpinan Komisi III DPR: KUHP & KUHAP prioritas, baru revisi UU KPK

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menilai masih banyak pekerjaan rumah DPR dalam melakukan revisi UU. Khususnya Komisi III DPR, masih harus membahas revisi tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum selesai dibahas sampai sekarang.

Desmond mengatakan, Komisi III DPR saat ini masih memprioritaskan revisi UU KUHP dan KUHAP agar selesai tahun depan. Untuk revisi UU KPK, dia melihat, tidak mungkin diselesaikan sebelum KUHP dan KUHAP selesai direvisi.

"Iya saya pikir enggak (revisi UU KPK selesai tahun ini). Selesaikan dulu KUHP, baru KUHAP, baru KPK, baru MA, Kepolisian dan Kejaksaan, agar semua lembaga memakai KUHP dan KUHAP sesuai dengan payungnya," kata Desmond saat dihubungi merdeka.com, Rabu (17/6).

Untuk revisi KUHP dan KUHAP saja Desmond memprediksi baru akan selesai tahun depan. Sehingga wajar jika dia tidak yakin jika revisi UU KPK ini dapat cepat selesai seperti yang diinginkan pemerintah masuk Prolegnas prioritas tahun 2015.

"Kita mengharapkan tahun ini sudah ada pembicaraan, tahun depan sudah diketok (revisi KUHP dan KUHAP). Ini masalah prioritas," tutur dia.

Desmond khawatir jika UU KPK lebih dulu dikerjakan maka akan berseberangan dengan UU KUHP dan KUHAP yang sedang direvisi. Oleh sebab itu, Desmond merasa KUHAP dan KUHP yang harus diselesaikan lebih dulu.

"Persoalannya kita bahas UU KPK nanti nabrak, jangan-jangan nanti tidak sesuai dengan KUHP, padahal KUHP itu dasar pemidanaan di sana," pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah mengajukan usulan Revisi Undang-Undang KPK masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015. Dalam rapat semalam, DPR dan pemerintah sudah sepakat akan memasukan revisi UU KPK itu ke dalam Prolegnas untuk segera dilakukan revisi.

Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo mengatakan, pemerintah sebagai pihak yang ngotot untuk mengajukan usulan revisi UU KPK. Padahal menurut dia, Prolegnas 2015 masih banyak yang belum diselesaikan antara pemerintah dan DPR.

"Iya jadi kemarin itu pemerintah mengusulkan RUU baru yang diminta untuk dijadikan skala prioritas 2015, namun kemarin sudah saya sanggah, pemerintah sekarang mengajukan 10 (RUU) saja belum beres, sekarang mengajukan lagi apa dasar dan argumentasinya," kata Firman saat dihubungi merdeka.com, Rabu (17/6).

Dia pun tak tahu apa alasan pemerintah ngotot ingin merevisi UU KPK ini. Akan tetapi, lanjut Politikus Gerindra ini, DPR akhirnya setuju untuk memasuka revisi UU KPK dengan sejumlah catatan.

"Saya minta pemerintah berfikir realistis, saya katakan ketika nanti Prolegnas targetnya tidak tercapai, nanti dihujat adalah DPR. Padahal UU ini juga UU yang dibuat bersama dengan pemerintah. Karena pemerintah memaksakan kehendaknya ya tentu saya menyampaikan pemikiran yang konstruktif," terang dia.