Pimpinan MPR: #2019GantiPresiden kampanye negatif bagi Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Mahyudin menyebut gerakan #2019GantiPresiden sebagai kampanye negatif bagi petahana. Karena bermuatan kampanye, seharusnya tidak dilakukan di luar masa tahapan kampanye yang ditetapkan.
"Kalau menurut paham saya, itu sudah kampanye negatif. Karena sudah jelas kan yang diserang itu petahana. Jadi kalau sudah menyerang bersangkutan kan sudah tujuannya. Kita enggak perlu bikin definisi-difinisi harus menyebut nama orang misalnya ganti Jokowi, tidak perlu begitu," kata Mahyudin usai sosialisasi Empat Pilar di Batu, Selasa (28/8).
"Kalau kita sudah berkata pada '2019 ganti presiden', sudah jelas yang diserang petahana kan. Itu adalah kampanye negatif buat petahana," sambungnya.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Siapa yang Mahfud minta jangan dekat saat kampanye Pilpres 2024? Salah satunya adalah Gubernur Sumatra Utara yang dulu merupakan staf ahli atau Pangdam Sumut yang dulu Sesprinya di Kemenkopolhukam.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Bagaimana cara pelaksanaan kampanye Pilkada 2024? Dalam pelaksanaan kampanye, KPU telah mengatur alat peraga apa saja yang boleh digunakan. Berikut berbagai alat peraga kampanye Pilkada 2024, perlu diketahui: 1. Bahan Kampanye: Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.
Mahyudin meminta agar siapa pun yang berniat berkampanye agar bersabar dulu, karena memang belum saatnya. Jika memang sudah saatnya, tentu tidak menjadi persoalan.
"Kalau mau kampanye nanti, kita ikuti rulenya, kalau ndak salah jadwalnya mulai September, sekarang kan belum. Jadi kalau sekarang ya semuanya menahan hati dulu lah," katanya.
Mahyudin menegaskan tagar itu mestinya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi menjadi persoalan kalau sudah menjadi sebuah kegiatan dan memobilisasi masyarakat.
"Tetapi kalau dibuat kegiatan seperti salah satu artis nasional, menurut saya sudah kampanye negatif. Kalau sudah memasuki tahap kampanye, boleh-boleh saja, tidak masalah. Jadi kita tertib azas lah," urainya.
Karena sudah termasuk kampanye negatif, Mahyudin meminta aparat kemanan untuk bersikap tegas. "Saya kira harus dihentikan," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaArief Hidayat menyinggung anggapan presiden boleh berkampanye untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaMeskipun, Jokowi menekankan, harus sesuai dengan aturan
Baca SelengkapnyaKPU Jawa Tengah menilai seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan, Jokowi hanya memberikan edukasi demokrasi dengan menyatakan presiden boleh memihak dan kampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan tentang netralitas kepada pejabat negara
Baca SelengkapnyaEkspresi calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat mengangguk beberapa kali ketika Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh memihak
Baca Selengkapnya