Follow
Pimpinan MPR desak Jokowi evaluasi aturan bebas visa
Merdeka.com - Kebijakan bebas visa pemerintah saat ini jadi sorotan. Aturan itu dianggap sering disalahgunakan warga asing ke Indonesia. Alih-alih izin visa hanya digunakan untuk berwisata, tapi tak sedikit warga asing ilegal yang memakainya untuk bekerja dan menetap di Tanah Air.
Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta agar pemerintahan Jokowi-JK mengevaluasi kebijakan bebas visa itu. Menurutnya, bebas visa tidak serta merta menjamin kenaikan kuantitas wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.
"Saya rasa naiknya kuantitas kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia bukan karena bebas visa. Kenaikan kuantitas wisman ke Indonesia adalah adanya rasa aman dan nyaman. Jika rasa aman terjamin, rasa nyaman terjamin dan fasilitas terjamin maka akan menaikan kuantitas wisatawan mancanegara di Indonesia," kata Zulkifli melalui pesan tertulis, Senin (26/12).
-
Kenapa DPR minta Menag atur umrah backpacker? 'Komisi VIII meminta Menag mengambil langkah-langkah yang diperlukan di tengah maraknya umrah backpacker,' kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam rapat kerja bersama Menag Yaqut di Kompleks Parlemen di Jakarta dilansir Antara, Senin (18/3). Komisi VIII menilai hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan terhadap jamaah umrah dari Tanah Air.
-
Kenapa pungutan wisatawan asing diharapkan bisa meningkatkan kualitas pariwisata di Bali? 'Masalah-masalah yang kita hadapi sekarang seperti soal sampah dan kemacetan harus bisa segera diatasi,' katanya saat membuka Tatanan Baru Pariwisata Bali dengan tema 'Pungutan Wisman untuk Pariwisata Bali yang Berkualitas' di Kampus Universitas Udayana (Unud), Bali, Selasa (23/1).
-
Siapa yang mendampingi Zulkifli Hasan? Dalam peninjauan, Mendag Zulhas didampingi Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Bambang Wisnubroto, Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah dan jajarannya serta Anggota DPR RI Dapil NTB Muhammad Syafruddin. Turut hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kemendag Ani Mulyati.
-
Apa yang DPR minta Menag lakukan terkait umrah backpacker? Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengambil langkah yang diperlukan guna merespons maraknya umrah mandiri atau backpacker.
-
Kenapa DPR desak Imigrasi perketat pengawasan? Atas kejadian ini, polisi diminta menindak yang bersangkutan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. 'Pertama, karena sudah kejadian tentunya polisi wajib memastikan polisi mempertanggungjawabkan tindakannya, baik kepada hukum maupun kepada masyarakat. Pastikan dia memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah dirugikan.''Ada berapa banyak kendaraan yang ia tabrak, hitung semuanya. Begitu juga kalau ada pasal pidanya juga dijerat saja. Masyarakat tentunya sudah muak dengan berbagai insiden bule seenaknya seperti ini. Jadi harus ada tindakan tegas,' ujar Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Selasa (11/6).
-
Mengapa Zulkifli Hasan mendukung UMKM? 'UMKM menopang masa depan ekonomi Indonesia, kenapa? Karena 64% bisnis di Indonesia berasal dari UMKM, Kuncinya UMKM maju, ekonomi maju.' jelas Zulhas.
Senada dengan Zulkifli, Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menekankan kebijakan bebas visa harus melihat asas resiprokal yakni timbali balik, kesetaraan dan rasa keadilan.
"Jika resiprokal tidak ada ya kebijakan itu akan banyak mudharatnya daripada manfaatnya lebih baik dievaluasi," tegas dia.
Presiden Joko Widodo menegaskan tenaga kerja asing yang diketahui bekerja di Indonesia secara ilegal akan ditindak. Jokowi memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Petugas Imigrasi untuk menindaknya.
Hal ini sekaligus menjawab tudingan jika kebijakan bebas visa dimanfaatkan oleh tenaga kerja asing bekerja secara ilegal di tanah air.
"Itu untuk turis, (Bebas Visa) itu untuk turis. kalau ada yang ilegal ya tugasnya Imigrasi, tugasnya Kemenaker untuk menindak," kata Jokowi usai menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12).
Jokowi mengatakan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa terus dilakukan. Evaluasi tersebut, kata dia, bertujuan bagi pemerintah untuk melihat negara mana yang layak diberikan bebas visa atau negara mana yang justru memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk melakukan hal-hal yang tak bermanfaat.
"Namanya sudah dibuka pasti dievaluasi, mana yang membahayakan mana yang produktif, mana yang harus ditutup atau mana yang harus diberikan yang baru bebas visanya. Semua negara seperti itu," katanya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sudah seharusnya Indonesia adaptif dalam melihat pergeseran perilaku wisatawan global.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023, yang disahkan pada 7 Juni 2023.
Baca Selengkapnya
Hal itu temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I 2022 di Kemenkumham
Baca Selengkapnya
Muhadjir membela Jokowi yang lebih sering mengunjungi Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya
Hal ini sebagai salah satu upaya mengejar target realisasi pergerakan wisatawan domestik.
Baca Selengkapnya
Muhadjir juga menjelaskan alasan keterlibatan kementeriannnya dalam pembagian bansos.
Baca Selengkapnya
Beberapa negara Asia bahkan menjadi destinasi favorit masyarakat Indonesia liburan ke luar negeri.
Baca Selengkapnya
Aturan keringanan barang bawaan penumpang ini telah berlaku sejak 6 Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Zulkifli menilai, sangat wajar apabila masyarakat diminta untuk membayar pajak dari barang yang dibeli dari luar negeri.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan mendengarkan berbagai masukan yang ada dari para pengusaha saat kenaikan tarif mulai diterapkan.
Baca Selengkapnya
Salah satunya terkait soal tidak banyaknya studi banding yang dilakukan oleh pejabat termasuk DPR/DPRD.
Baca Selengkapnya
Pengacara Hotman Paris Hutapea senggol Jokowi usai muncul kebijakan kenaikan pajak hiburan.
Baca Selengkapnya