Pimpinan MPR diusulkan jadi 11, untuk ambil keputusan yang sulit

Merdeka.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan usulan penambahan 6 kursi pimpinan MPR menjadi 11 orang bukan sesuatu yang baru. Sebab, menurutnya, pasca reformasi pada tahun 1999, komposisi pimpinan MPR berasal dari seluruh perwakilan fraksi partai dan golongan.

"MPR kan sesuai namanya majelis permusyawaratan rakyat, selama ini kan tidak ada forum di mana semua pimpinan atau top person di partai bertemu. Karena itu lah ada ide, bahwa MPR ini lah tempat bertemu dan itu bukan sesuatu yang baru," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/5).

Arsul mengklaim nantinya 11 pimpinan MPR akan fokus dalam pengambilan keputusan melalui forum permusyawaratan. "Sehingga pengambilan keputusan yang sulit-sulit di sana saja sudah. Paling tidak sebagai forum permusyawaratan lah, gitu," klaimnya.

Dia membantah usulan itu bertujuan mengembalikan status MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. Dengan komposisi 11 kursi pimpinan, MPR akan menjadi lembaga musyawarah dari seluruh fraksi partai.

"Enggak, enggak sebagai lembaga tertinggi tapi sebagai tempat bermusyawarah lah nantinya kan ke sana karena nanti semuanya ada. Karena sekarang kan rapat pimpinan DPR kan enggak semuanya ada, di pimpinan MPR enggak semuanya ada, nah di sana bertemulah, tidak hanya fraksi yang ada di DPR tapi juga DPD," ujar Arsul.

Sekjen PPP ini mengaku tidak tahu mengetahui pasti fraksi yang pertama mengusulkan wacana tersebut. Usulan itu, lanjut Arsul muncul di Panitia Kerja (Panja) UU MD3 dan telah menjadi usulan bersama.

"Saya enggak ingat persis siapa yang mengusulkan. Kalau tidak salah itu bukan usulan resmi, artinya pembahasan di Panja. Kalau di panja itu kan sudah sahut-sahutan sudah enggak jelas lagi itu usul siapa, kan gitu. Itu jadi usul bersama lah," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan pembahasan wacana penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD dalam RUU MD3 terus berlangsung dinamis. Saat ini, muncul usulan baru agar pimpinan MPR ditambah 6 menjadi 11 kursi, sementara DPR ditambah 2 menjadi 7 kursi dan DPD ditambah 2 menjadi 5 kursi.

"Masih dinamis, ada juga usulan bahwa pimpinan DPR ditambah 2, MPR ditambah 6, terus kemudian pimpinan. DPD ditambah 2. Jadi ini berkembang terus, jadi ini dinamis," kata Firman.

Firman menyebut pihaknya belum menentukan peruntukan 6 kursi tambahan pimpinan MPR tersebut. Baleg juga tidak akan menunjuk fraksi-fraksi partai di DPR yang akan mendapatkan jatah kursi pimpinan MPR.

"Belum, 6 itu belum tahu buat siapa. Kita tidak akan menunjuk dari fraksi-fraksinya tapi kita akan bikin regulasinya saja. Masalah itu kan ada mekanismenya," terangnya.