Follow
PKB akan perjuangkan Perppu Perlindungan Anak diterima di paripurna
Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Wakil Ketua Fraksi PKB Abdul Malik Haramain meyakini, Perppu ini dapat mengatasi masalah kekerasan dan kejahatan terhadap anak.
"Kami yakin, pemberatan hukuman hingga hukuman maksimal (mati) dan hukuman tambahan dalam bentuk kebiri dan publikasi pelaku serta denda hingga 5 milyar akan menimbulkan efek jera," ujar Malik, Jakarta, Kamis (26/5).
Dia mengaku, PKB sejak awal mengusulkan beberapa hukuman tambahan pelaku kejahatan seksual. Hal ini sebagai upaya untuk mengantisipasi menjamurnya kekerasan seksual dan memberikan perlindungan terhadap anak.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
"Kami mengapresiasi langkah Presiden menerbitkan Perppu untuk mengatasi masalah kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak. FPKB mendukung Perppu dan akan memperjuangkan agar Perppu diterima di sidang paripurna," jelas Malik.
"Pemerintah dalam waktu singkat segera menyiapkan peraturan-peraturan teknisnya, agar Perppu operasional dan efektif diberlakukan," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan diterbitkan Perppu ini, sanksi pelaku kejahatan seksual akan diperberat dengan hukuman kebiri dengan bahan kimia hingga hukuman mati.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hal ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antar Forkopimda.
Baca Selengkapnya
Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang
Baca Selengkapnya
KPAI menilai institusi Polri tengah meningkatkan kualitas dalam memberikan perlindungan.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan agar Pemerintah harus segera memberikan pendampingan dan bimbingan keperawatan kepada masyarakat guna mencegah KDRT.
Baca Selengkapnya
Wapres pun optimis ide ini akan mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Anak pelajar sebagai korban tindak kekerasan dan perundungan harus mendapat penanganan yang tepat
Baca Selengkapnya
KPAI menyesalkan masih banyaknya pelanggaran hak-hak anak yang masih terus terjadi.
Baca Selengkapnya
KPAI masih menyisir pelajar yang dirawat dan mengalami luka-luka di rumah sakit terdekat dari lokasi unjuk rasa.
Baca Selengkapnya
KPAI mengatakan bahwa kasus perundungan di Temanggung seharusnya menjadi sinyal bahaya.
Baca Selengkapnya
Dirjen HAM menyebut tindakan merundung bisa mencederai martabat dan merugikan seseorang.
Baca Selengkapnya
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengaku, pihaknya hingga kini masih menunggu kehadiran Direktorat baru tersebut yang sudah direncanakan sejak 2021.
Baca Selengkapnya
Para terlapor ditemani pihak KPAI, P2TP2A Kota Tangsel dan Kanit PPA Polres Tangsel.
Baca Selengkapnya