PKB: Anggota DPR Sungguh Tak Pantas Dapat Fasilitas Hotel untuk Isolasi Mandiri
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin menilai, anggota dewan tidak pantas mendapatkan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri yang dibiayai negara. Hal ini menyakiti hati rakyat yang tengah kesulitan.
"Anggota DPR yang terpapar Covid 19 sungguh tak pantas mendapat fasilitas hotel untuk isolasi mandiri. Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, rencana semacam ini sungguh menyakiti hati rakyat," katanya kepada wartawan, Kamis (29/7).
Yanuar menuturkan, warga terpapar harus antre untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit. Sementara bagi yang bergejala berat belum tentu dapat kamar isolasi di rumah sakit.
-
Siapa yang disiagakan di pos kesehatan Banyuwangi? Semua layanan kesehatan ini dilengkapi dengan tenaga dokter, paramedis, dan ambulans. Tenaga medisnya diisi oleh dokter dan perawat dari semua rumah sakit dan klinik yang ada di Banyuwangi.
-
Bagaimana warga di Polewali Mandar menandu pasien? Terlihat warga sangat berhati-hati menandu pasien yang ditidurkan di sebuah sarung dan diangkat menggunakan bambu besar.
-
Apa saja gejala yang dialami pasien pertama Covid-19? Setelah kembali ke Depok, NT mulai merasakan gejala seperti batuk, sesak, dan demam selama 10 hari. Ia berobat ke RS Mitra Depok dan didiagnosis mengidap bronkopneumonia, salah satu jenis pneumonia yang menyebabkan peradangan pada paru-paru.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Mengapa pasien di Polewali Mandar harus ditandu? Sebab di sana tidak ada akses jalan yang layak, setelah bertahun-tahun tak diperbaiki.
-
Kapan warga di Polewali Mandar menandu pasien? 'Dengan kondisi jalan yang sangat terjal, sulit sebenarnya untuk menandu warga yang sakit untuk mendapat pertolongan pertama,' terang seorang warga bernama Aco Budi, mengutip YouTube Liputan6 SCTV.
"Warga yang terpapar Covid-19 harus antre untuk dapat pelayanan di rumah sakit. Bahkan merekapun belum tentu dapat kamar jika ingin isolasi di rumah sakit. Bagi yang terpapar parah karena ada penyakit bawaan lainnya, belum tentu juga rumah sakit memiliki ketersediaan kamar untuk menampungnya," ujarnya.
Menurut Yanuar, memalukan jika DPR minta difasilitasi untuk isolasi mandiri di tengah suasana kesusahan. Anggota dewan terkesan manja dan tidak punya empati.
"Cobalah rasakan situasi darurat semacam ini. Bagi masyarakat bawah yang terpapar covid, situasi mereka pasti lebih sulit lagi. Obat-obatan gratis yang disiapkan pemerintah belum tentu menjangkau mereka sepenuhnya," ujarnya.
"Agak memalukan jika kemudian anggota DPR minta difasilitasi khusus untuk isolasi mandiri di tengah suasana rakyat serba kesusahan. Kesannya manja banget, aji mumpung dan menyepelekan penderitaan rakyat bawah. Di mana simpati dan empatinya terhadap penderitaan orang lain?" lanjut Yanuar.
Anggota dewan, kata Yanuar, punya kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Mereka mampu beli obat dan isolasi mandiri dimanapun.
"Jadi, negara tidak perlu berlebihan urus fasilitas isoman anggota DPR. Kalau toh ada anggaran khusus untuk fasilitasi ini, lebih baik salurkan untuk kebutuhan masyarakat. Dan tidak perlu juga anggota DPR mengemis-ngemis kepada pemerintah untuk dapat keistimewaan fasilitas isoman," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia tadi sempat bertanya pada petugas mengenai mekanisme berobat pakai KTP. Namun dia juga tidak mendapat jawaban yang jelas.
Baca SelengkapnyaBerbagai penyakit itu timbul setelah warga tidur di luar rumah selama beberapa hari terakhir.
Baca SelengkapnyaRumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.
Baca SelengkapnyaKejadian itu menyedot perhatian petugas yang berjaga di sekitar Kementerian Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya"jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,” kata puan.
Baca SelengkapnyaTernyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengecek langsung kondisi perumahan rumah dinas Anggota DPR di Kalibata.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai, pelayanan di RSUD tersebut sudah terbebas dari pungutan dan pembatasan bagi pasien yang menginap.
Baca SelengkapnyaRibka meminta agar siapapun menteri yang hadir di rapat paripurna disiplin hadir dan tepat waktu.
Baca SelengkapnyaAkibatnya, antrean pasien yang ingin mendaftar di bagian pelayanan menjadi tidak terhindarkan.
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaEka khawatir sidang penentuan pimpinan MPR dari unsur DPR ini kembali berjalan alot sampai dini hari.
Baca Selengkapnya