PKB: Gedung DPR Dijadikan RS Darurat Tak Selesaikan Masalah

Merdeka.com - Anggota DPR Fraksi PKB Luqman Hakim menilai saran gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta dijadikan rumah sakit darurat tidak menyelesaikan masalah. Menurutnya, secara prinsip perlu penambahan rumah sakit darurat di banyak tempat terutama di Jawa dan Bali.

"Secara prinsip, perlu penambahan rumah sakit darurat di banyak tempat, terutama di Jawa dan Bali. Tidak hanya di Jakarta. Di Jabar, Jateng dan Jatim, tidak sedikit masyarakat yang kesulitan untuk mencari rumah sakit untuk rawat inap Covid-19," katanya lewat pesan singkat, Kamis (9/7).

Luqman mendorong pemerintah harus segera melakukan upaya menyiapkan fasilitas kesehatan yang dapat menampung lonjakan jumlah pasien Covid-19 di Jawa dan Bali.

"Kalau hanya mengusulkan pembangunan rumah sakit darurat di satu lokasi, misalnya di halaman gedung DPR/MPR, tidaklah menyelesaikan masalah. Sangat tidak berimbang dengan kebutuhan fasilitas kesehatan yang naik pesat di Jawa dan Bali," tuturnya.

"Jadi, kalau hanya satu lokasi yang diusulkan, yakni halaman Gedung DPR/MPR, menurut saya usulan itu tidak serius dan tidak dimaksudkan untuk mengatasi lonjakan Covid-19," sambungnya.

Dia menambahkan, selain penambahan rumah sakit darurat, pemerintah harus sungguh-sungguh memperketat pembatasan mobilitas warga untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. "Saya melihat, upaya pembatasan mobilitas warga yang dilakukan sejak PPKM Darurat berlaku, masih sangat kurang," kata Luqman.Lebih lanjut, yang juga harus dilakukan pemerintah untuk menangani Covid-19 adalah menggenjot vaksinasi. Dia bilang, penyediaan fasilitas kesehatan dan pembatasan mobilitas warga hanya menolong situasi jangka pendek. Untuk memastikan Covid-19 ini selesai, maka kuncinya vaksinasi.

"Target 181,5 juta warga tervaksin, harus segera direalisasikan. Jika dalam waktu enam bulan target ini tercapai, maka bangsa Indonesia akan keluar dari pandemi awal tahun 2022," pungkasnya.

Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyarankan halaman dan gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, dijadikan rumah sakit darurat. Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut, bahwa prinsipnya DPR siap membantu penanganan Covid-19.

"Prinsipnya kami akan membantu karena ini kepedulian bersama atas masalah kemanusiaan," katanya kepada merdeka.com, Jumat (9/7).

Indra mengatakan, lokasi yang tepat untuk dijadikan RS darurat kemungkinan di halaman DPR saja. Kata dia, tidak mungkin bila gedung DPRnya yang disulap jadi RS darurat.

"Tentu yang aman di halaman,karena kan juga ada prasyarat limbah infeksius yang tidak mudah jika dalam gedung yang tidak dirancang untuk RS," ucapnya.

Indra mengungkapkan, pihaknya sudah bersurat soal perbantuan penanganan Covid ke Kemenkes. Kata dia, yang paling prioritas ialah halaman DPR dijadikan vaksinasi publik. Kemungkinan setelahnya baru RS darurat.

"Iya (sudah bersurat) yang prioritas ada untuk vaksinasi publik dulu karena itu juga cukup serius," pungkasnya.

Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyarankan halaman dan gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, dijadikan rumah sakit darurat. Usulan ini sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat," kata Benny saat dikonfirmasi, Jumat (9/7).

Benny menuturkan, kolapsnya fasilitas kesehatan dan banyaknya pasien Covid-19 yang terlantar harus segera ditangani. Salah satunya dengan membangun sebanyak mungkin RS darurat.

"Karena Rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR itu menyebut, penggunaan gedung DPR dan gedung milik pemerintah lainnya harus dilakukan demi menyelamatkan rakyat.

"Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid," tegasnya.