Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKB: Gibran Berhak Maju Pilgub DKI Jakarta

PKB: Gibran Berhak Maju Pilgub DKI Jakarta Gibran Rakabuming Raka. ©2020 Merdeka.com/Arie Sunaryo

Merdeka.com - Partai Demokrat menduga ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu. Demokrat curiga Presiden Joko Widodo ingin mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab, tanpa revisi UU Pemilu, Pilgub DKI akan digelar 2024, bukan 2022 seperti dalam draf RUU Pemilu.

Tahun 2022 dianggap terlalu cepat bagi Gibran untuk maju Pilgub DKI. Sehingga Jokowi mendukung Pilkada serentak di 2024.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menilai, semua figur berhak dicalonkan. Termasuk, Gibran bila ikut kompetisi Pilgub DKI.

"Hak siapa pun untuk dicalonkan maupun mencalonkan diri, konstitusi menjamin itu," katanya lewat pesan singkat, Kamis (11/2).

Yang penting, kata Daniel, Gibran memiliki pengalaman yang baik. Serta bisa berhasil mendapatkan simpati masyarakat karena kinerjanya.

"Yang penting siapa pun dia harus dianggap layak dan memiliki track record berhasil di mata rakyat, sosok yang menumbuhkan simpati dan dukungan bukan antipati," ucapnya.

Anggota DPR ini tidak menegaskan apakah Gibran cocok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kata dia, semua tergantung kinerja Gibran jadi Wali Kota Solo sekarang.

"Tergantung (Gibran) kinerja saat ini," tandasnya.

Kecurigaan Demokrat

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menduga ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu. Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab tahun 2022 terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu, sehingga Jokowi mendukung Pilkada serentak di 2024.

"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2).

Perubahan sikap fraksi di Komisi II khususnya koalisi pemerintah, menurut Irwan, muncul berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu. Padahal, seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021.

"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," kata Irwan.

Irwan mempertanyakan sikap Jokowi menolak RUU Pemilu. Karena itu dia curiga kebijakan pemerintah menunda Pilkada ke 2024 ada alasan politik praktis Jokowi.

Irwan mengatakan, keputusan Komisi II DPR menghentikan RUU Pemilu akan memunculkan banyak pertanyaan karena inkonsistensi pemerintah dan DPR.

Demokrat sendiri teguh mendukung revisi UU Pemilu dan menolak penundaan Pilkada 2022-2023 ke tahun 2024. "Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah," katanya.

Diberitakan, Komisi II DPR RI sepakat untuk tidak melanjutkan Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Kesepakatan tersebut diambil seluruh pimpinan dan kapoksi di Komisi II DPR.

"Tadi saya sudah rapat dengan seluruh pimpinan dan kapoksi yang ada di Komisi II dengan melihat perkembangan dari masing- masing parpol terakhir ini kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/2).

Gibran Fokus Solo

Gibran menegaskan akan lebih fokus untuk menjalani tugas ke depan sebagai Wali Kota Solo. Putra sulung presiden Jokowi  itu juga berjanji untuk tidak meninggalkan Kota Bengawan."Saya tidak akan kemana-mana, saya akan fokus di Solo dulu. Di Solo saja belum dilantik kok sudah mikir Jakarta," ujar Gibran usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Monumen Pers Nasional, Solo, Selasa (9/2).Suami Selvi Ananda itu mengaku, sejauh ini masih menunggu kabar dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelantikannya bersama Teguh Prakosa. Menurutnya, mengatakan pelantikan akan dilaksanakan pada bulan Februari ini."Saya nunggu kabar dari Mendagri. Info terbaru pelantikan akan dilakukan pada akhir bulan Februari ini," katanya.Gibran menyampaikan, sembari menunggu jadwal pelantikan, ia mengisi aktivitas dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Seperti yang dilakukan pada hari Senin kemarin. Ia menggelar kegiatan kemanusiaan membagikan sembako bagi warga warga isolasi mandiri dan warga terdampak banjir di Solo.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Gugat Kecurangan Pemilu ke PTUN, Ini Reaksi Santai Gibran
PDIP Gugat Kecurangan Pemilu ke PTUN, Ini Reaksi Santai Gibran

PDIP menggugat dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya
Beda Jawaban Gibran Sebelum dan Sesudah Diumumkan jadi Cawapres Prabowo
Beda Jawaban Gibran Sebelum dan Sesudah Diumumkan jadi Cawapres Prabowo

"Saya di partai kan bukan siapa-siapa, anak baru. Belum pantas."

Baca Selengkapnya
Pencalonan Gibran Jadi Cawapres Digugat ke PN Jakarta Pusat
Pencalonan Gibran Jadi Cawapres Digugat ke PN Jakarta Pusat

Advokat TPDI 2.0 menggugat empat pihak dalam pencalonan Gibran sebagai Cawapres.

Baca Selengkapnya
Jokowi Blak-blakan soal Restu Gibran Maju di Pemilu 2024
Jokowi Blak-blakan soal Restu Gibran Maju di Pemilu 2024

Gibran didorong menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Blak-blakan Bahas Gibran jadi Bacawapres
VIDEO: Jokowi Blak-blakan Bahas Gibran jadi Bacawapres "Keputusan Mereka!"

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali merespons dorongan agar putra sulungnya itu menjadi cawapres.

Baca Selengkapnya
Gibran Lolos jadi Cawapres Meski PKPU Belum Direvisi, Ini Penjelasan KPU
Gibran Lolos jadi Cawapres Meski PKPU Belum Direvisi, Ini Penjelasan KPU

Gibran lolos tahapan pendaftaran sebagai bakal calon wakil presiden, meski Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 belum direvisi.

Baca Selengkapnya
Begini Jawaban Jokowi soal Gibran Berpeluang Maju Pilpres Usai Putusan MK
Begini Jawaban Jokowi soal Gibran Berpeluang Maju Pilpres Usai Putusan MK

Jokowi mengaku tidak ikut campur urusan Pilpres, termasuk peluang anaknya.

Baca Selengkapnya
PDIP Gugat Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 ke PTUN
PDIP Gugat Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 ke PTUN

Dalam gugatannya, PDIP mempersoalkan karpet merah yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada putranya yakni Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PTUN Tunda Putusan Hingga Pelantikan Presiden, PDIP Tak Masalah Asal Hakim Tetap Independen
PTUN Tunda Putusan Hingga Pelantikan Presiden, PDIP Tak Masalah Asal Hakim Tetap Independen

Putusan ditunda hingga 24 Oktober 2024. Artinya, putusan akan dibacakan usai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya
Usung Gibran Cawapres Prabowo, Golkar Ungkit Pencalonan Jusuf Kalla di Pilpres 2014
Usung Gibran Cawapres Prabowo, Golkar Ungkit Pencalonan Jusuf Kalla di Pilpres 2014

Golkar tak masalah Gibran yang diusung jadi cawapres Prabowo masih berstatus kader PDIP.

Baca Selengkapnya
PDIP soal Jokowi Boleh Kampanye: Kampanyekan Anaknya Jadi Presiden, Baru Pertama Kali Terjadi di Dunia
PDIP soal Jokowi Boleh Kampanye: Kampanyekan Anaknya Jadi Presiden, Baru Pertama Kali Terjadi di Dunia

Salah satu peserta Pilpres 2024 merupakan anak sulung dari Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Perjalanan Gibran jadi Cawapres Prabowo: Lampu Hijau dari MK dan Parpol Hingga Restu Jokowi
Perjalanan Gibran jadi Cawapres Prabowo: Lampu Hijau dari MK dan Parpol Hingga Restu Jokowi

Pencalonan Gibran menjadi Cawapres Prabowo mulai santer setelah putusan MK terkait syarat Capres-Cawapres.

Baca Selengkapnya