Follow
PKB ingin Pilkada Provinsi dipilih DPRD, ini alasannya
Merdeka.com - DPP Partai Kebangkitan Bangsa mulai menggelar Musyawarah Kerja Nasional di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (5/2). Salah satu yang dibahas adalah mengembalikan Pilkada Gubernur lewat jalur tak langsung atau melalui DPRD.
Wakil Sekjen PKB Lukmanul Khakim mengatakan, alasan Pilkada tingkat Gubernur secara tak langsung atau lewat DPRD adalah untuk menghemat biaya operasional Pilkada.
"Kalau dengan Pilkada langsung menghabiskan dana banyak belum tentu yang terpilih punya kapasitas dan kapabilitas," ujar Lukmanul di sela-sela Mukernas PKB di assembly Hall JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (5/2).
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Kenapa Ganjar tidak ingin bagi-bagi jabatan? Mereka bekerja dengan tulus ikhlas tanpa menginginkan embel-embel jabatan.
-
Siapa yang usulkan gubernur Jakarta ditunjuk presiden? Ketua Badan Musyawarah Suku (Bamus) Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.
-
Bagaimana mekanisme penunjukan Gubernur Jakarta? Mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR.
-
Apa tugas Plt Presiden? 'Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan/atau kenegaraan ke Australia, pada 4 sampai 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal tiba kembali di Tanah Air,' bunyi putusan Keppres tersebut.
-
Siapa yang pimpin Pemprov Kaltim? Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
Dengan Pilkada secara tak langsung, diharapkan bisa lebih terkontrol. Hal ini karena, sejauh ini gubernur tak memiliki tanggung jawab banyak.
"Gubernur tidak memiliki tanggung jawab banyak. Dia cuma kepanjangan tangan pemerintah pusat," sebut Wakil Ketua OC Mukernas PKB itu.
Lukman menyebut Pilkada jangan hanya unsur populer saja. Namun perlu diperhatikan aspek demokrasinya. "Kalau asal populer, nanti demokrasinya kurang substantif. Kehilangan makna," tuturnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menilai kepala daerah langsung dipilih presiden berbahaya.
Baca Selengkapnya
Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.
Baca Selengkapnya
Dahnil menyayangkan ada pihak menggunakan jabatan kepala daerah hanya untuk sekadar terlihat 'asal beda'.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menjelaskan kenapa PKB pada saat pengesahan RUU DKJ menjadi inisiatif DPR menyetujuinya.
Baca Selengkapnya
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Pertanyaan itu dilontarkan anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat rapat di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (31/10) malam.
Baca Selengkapnya
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya
Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca Selengkapnya
RUU DKJ yang berisi gubernur Jakarta dipilih Presiden menuai polemik.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca Selengkapnya