Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKB Jabar Perintahkan Caleg yang Lolos Siapkan LHKPN

PKB Jabar Perintahkan Caleg yang Lolos Siapkan LHKPN Kampanye PKB. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat menginstruksikan kepada seluruh caleg yang lolos menuju parlemen segera menyiapkan seluruh dokumen persyaratannya. Salah satunya adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda mengatakan, kader partai yang lolos menjadi anggota legislatif sebanyak 136 orang di tingkat DPRD Kabupaten Kota, sedangkan untuk DPRD Provinsi Jawa Barat tercatat 12 orang. Ia meminta mereka tidak terjebak dalam euforia hingga melupakan hal bersifat administrasi.

"Dalam undang-undang disebutkan kalau ada caleg yang tak melaporkan harta kekayaannya langsung didiskualifikasi. Dia tidak boleh dilantik. Jadi kami melakukan bintek (bimbingan teknis) dan datangkan konsultan yang mengetahui caranya untuk menjelaskan kepada mereka," katanya saat ditemui di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung, Minggu (20/5)

Orang lain juga bertanya?

Pembahasan soal administrasi ini dianggap penting sebagai bentuk antisipasi dari kekhawatiran saat pelaksanaannya terjadi masalah teknis sistem aplikasi. Terlebih, total anggota legislatif di seluruh Indonesia sebanyak 15 ribu orang.

"Kami khawatir nanti sistem aplikasi disiapkan KPK ada gangguan. Karena waktunya mepet, antara tanggal 22 Mei sampai 29 Mei. Pendek banget ini Makanya kami bikin skenario teknis pelaporan LHKPN di jam yang traffic-nya agak longgar, terus kami kasih tahu apa saja yang disiapkan. Jangan sampai ketika akan register, apa yang (harus) diupload belum disiapkan caleg," jelasnya.

Di lain pihak, ia menilai pencapaian PKB di Pemilu 2019 serentak, khususnya di Jawa Barat sangat baik. Indikatornya, ada penambahan kursi untuk DPRD Provinsi Jabar dari tujuh kursi menjadi 12 kursi. Di tingkat kabupaten, total kursi yang didapatkan meningkat dari 97 kursi menjadi 136 kursi.

Pihaknya pun menyebut akan menindaklanjuti capaian ini dengan membuat semacam sekolah politik bagi para anggota legislatif pada Juli 2019. Selama 10 hari mereka akan digembleng bagaimana menjadi anggota legislatif yang maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Fokus yang jadi pembahasan dalam sekolah politik nanti adalah menjadi anggota dewan yang siap kerja. Nanti akan bikin aplikasinya yang bisa setiap hari pengurus memantau aktivitas caleg di seluruh Jabar. Mereka harus menunaikan janji yang sudah diucapkan dikampanyekan," ucapnya.

"Kalau mereka melanggar, kami akan gunakan aturan partai. Yang tidak disiplin pada instruksi partai, atau kalau ada anggota dewan yang tidak aspiratif memperjuangkan kepentingan konstituen bisa kami pecat," tegasnya.

Siapkan Kader untuk Pilkada

Syaiful Huda menyatakan partainya menargetkan kadernya bisa menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada yang dihelat di beberapa daerah di Jabar pada tahun 2020. Sejauh ini, kader PKB yang menjabat di pemerintahan baru ada satu orang. Itu pun wakil Bupati Karawang, Jimmy Ahmad Zamakhsari.

Meski tidak merinci, namun ia mengaku sudah ada beberapa kader untuk didorong ikut berpartisipasi dalam kompetisi Pilkada Bupati Walikota. Targetnya tak muluk, jika tidak bisa jadi Bupati atau Walikota, minimal bisa menjadi wakil.

"Tahun 2020 itu kan sebentar lagi. Ada delapan daerah yang menggelar Pilkada. Kami targetkan kader terbaik jadi bupati atau minimal wakil bupati. Kita berharap ada lima kader yang bisa didudukkan untuk jadi bupati," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Delapan Caleg Terpilih di Jabar Belum juga Serahkan LHKPN ke KPK
Delapan Caleg Terpilih di Jabar Belum juga Serahkan LHKPN ke KPK

Berdasarkan data KPK dari total 120 caleg DPRD Provinsi Jabar terpilih baru 112 orang yang menyerahkan laporan LHKPN.

Baca Selengkapnya
Banyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan
Banyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan

Banyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan

Baca Selengkapnya
KPK Akan Pampang Harta Kekayaan Caleg Terpilih, 3.791 Sudah Lapor
KPK Akan Pampang Harta Kekayaan Caleg Terpilih, 3.791 Sudah Lapor

kepada caleg yang belum melaporkan LHKPN-nya untuk segera melaporkan

Baca Selengkapnya
107 Bakal Calon Kepala Daerah Belum Lapor LHKPN, Ini Penyebabnya
107 Bakal Calon Kepala Daerah Belum Lapor LHKPN, Ini Penyebabnya

Anggota tim Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo memberkan penyebab ratusan Cakada itu belum lengkap.

Baca Selengkapnya
KPK: 99,32% Caleg Sudah Lapor LHKPN
KPK: 99,32% Caleg Sudah Lapor LHKPN

"Telah memenuhi kewajibannya dalam pelaporan LHKPN, atau mencapai 99,32%,"

Baca Selengkapnya
KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Serahkan LHKPN
KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Serahkan LHKPN

Proses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.

Baca Selengkapnya
Pekan Ini, KPU Undang Parpol untuk Persiapan Pendaftaran Capres-Cawapres
Pekan Ini, KPU Undang Parpol untuk Persiapan Pendaftaran Capres-Cawapres

Terkait dengan hal tersebut pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait untuk mempersiapkan syarat dokumen yang akan digunakan.

Baca Selengkapnya
Berkas Pendaftaran Cagub Cawagub Jakarta Banyak Koreksi, KPU Beri Waktu 3 Hari Perbaikan
Berkas Pendaftaran Cagub Cawagub Jakarta Banyak Koreksi, KPU Beri Waktu 3 Hari Perbaikan

Waktu perbaikan administrasi ini sesuai dengan tahapan Pilkada.

Baca Selengkapnya
KPK Ancam 6.969 Caleg Terpilih Belum Laporan LHKPN Tidak Bakal Dilantik KPU
KPK Ancam 6.969 Caleg Terpilih Belum Laporan LHKPN Tidak Bakal Dilantik KPU

Baru 13.493 caleg terpilih yang telah melaporkan LHKPN-nya dari total 20.462.

Baca Selengkapnya
KPK Bakal Ungkap Harta Kekayaannya Tiga Capres-Cawapres
KPK Bakal Ungkap Harta Kekayaannya Tiga Capres-Cawapres

Kekayaan ketiga paslon Capres-cawapres akan secara resmi diunggah di website elhkpn.kpk.go.id.

Baca Selengkapnya
Belum Setor LHKPN, 53 Anggota DRPD Bali Terpilih Terancam Tak Dilantik
Belum Setor LHKPN, 53 Anggota DRPD Bali Terpilih Terancam Tak Dilantik

Dia mengingatkan batas akhir penyerahan laporan LHKPN bagi calon anggota DPRD terpilih pada minggu kedua.

Baca Selengkapnya
Mayoritas PNS Kementerian PANRB Sudah Laporkan Harta Kekayaan ke Pemerintah
Mayoritas PNS Kementerian PANRB Sudah Laporkan Harta Kekayaan ke Pemerintah

Hingga batas akhir laporan 31 Maret, sebanyak 585 ASN di Kemenpan-RB telah melapor LHKASN.

Baca Selengkapnya