Follow
PKB legowo Jokowi tambah satu jatah PDIP di kabinet
Merdeka.com - Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengaku tak masalah dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang memberikan satu jatah tambahan ke PDIP berupa kursi Sekretaris Kabinet. Dia menghormati segala keputusan yang telah dilakukan oleh Presiden.
"Itu hak prerogatif Presiden. Kita hormati segala keputusannya," kata Karding saat dihubungi, Kamis (13/8).
Selain itu, Karding juga berharap lewat reshuffle kabinet yang baru dilakukan kemarin itu dapat memperbaiki perekonomian nasional.
-
Mengapa PKS menghormati putusan MK? 'Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,'
-
Siapa yang meminta semua pihak hormati putusan MK? 'Wapres mengimbau kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait khususnya yang bersengketa dan para pendukungnya, untuk menghormati dan menerima apapun hasil yang diputuskan MK nanti,' kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangan tertulis, Minggu (21/4).
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Kami menghormati keputusan DKPP ini sebagai lembaga yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Namun perlu dipahami bahwa keputusan DKPP ini sebagaimana diatur pasal 458 undang-undang pemilu tidak lagi bersifat final namun berdasarkan putusan MK nomor 32/PUU-XIX/2021,' jelasnya.
-
Siapa yang diminta legowo menerima hasil putusan MK? Para penggugat hasil Pemilu 2024 diharapkan bisa menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya berharap yang mendapatkan amanah mampu mengangkat ekonomi nasional jadi lebih baik di tengah tekanan ekonomi global dan masalah-masalah internal yang kita hadapi," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wasekjen PKB Daniel Johan yang berharap bongkar pasang kabinet mampu membuat terobosan yang mampu menjawab terpuruknya perekonomian nasional.
"Tim ekonomi harus benar-benar kerja keras dan sanggup hindari kredit macet yang mulai mengkhawatirkan, jangan sampai kredit macet membesar sehingga kondisi kondusif harus diciptakan, pengusaha lokal harus diperkuat jangan malah dipersulit bahkan dibunuh," harapnya.
Daniel juga berharap agar semua pihak memberikan kesempatan bagi para menteri yang baru untuk menunjukkan kinerjanya. Dia juga mengaku akan memberikan bantuan kepada para menteri guna memudahkan harapan yang diembannya.
"Kita beri kesempatan dulu, kita dorong agar menteri baru punya keyakinan dan semangat, tantangan ekonomi Indonesia sangat berat saat ini, jadi harus saling memperkuat agar harapan dan optimisme bisa muncul karena itu penting," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Hasto juga menyinggung adanya permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Pihaknya juga mengaku bahwa soal menteri, PKB tidak perlu berharap dapat berapa menteri
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengaku tidak punya kewajiban untuk membahas jatah menteri.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengungkapkan PAN konsisten mendukung Prabowo Subianto dalam tiga Pemilu terakhir.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya
PDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.
Baca Selengkapnya
Jokowi akhirnya merespons pernyataan PDIP bahwa dirinya bukan lagi kader partai berlambang banteng hitam moncong putih itu.
Baca Selengkapnya
Kemungkinan itu terbuka tentunya menyikapi putusan Mahkamah Konsitusi (MK) memutuskan pengusungan Calon Kepala Daerah tidak lagi bergantung jumlah kursi DPRD.
Baca Selengkapnya
Jazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya