PKB: Nadiem ke PBNU Hanya Cari Suaka Politik Jika Kamus Sejarah RI Tak Dievaluasi

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Nadiem Anwar Makarim meminta maaf terkait adanya kontroversi Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan Kemendikbud. Dia meminta maaf saat menemui Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB, Lukman Hakim menghargai permintaan maaf dan klarifikasi Nadiem saat silaturahim ke PBNU. Namun, kata dia, permintaan maaf Nadiem belum cukup melegakan untuk sebagian besar keluarga NU.

"Sebagai bagian dari keluarga besar NU, saya merasa klarifikasi permintaan maaf yang dilakukan Mendikbud Nadiem Makarim kepada PBNU belum cukup melegakan. Kenapa? Kami, keluarga besar NU selama ini sering menjadi korban dari penyusunan sejarah yang manipulatif, tidak jujur dan selalu peran ulama dan organisasi NU," ucapnya, Kamis (22/4).

"Saya (dan juga keluarga besar NU) khawatir dalam penulisan Kamus Sejarah Indonesia masih akan merugikan umat Islam, khususnya NU," sambungnya.

Menurutnya, Resolusi Jihad NU 22 Oktober 1945 yang berisi fatwa bahwa wajib bagi setiap orang Islam berjuang mempertahankan kemerdekaan melawan penjajah yang kembali datang, selama ini disembunyikan dari dokumen sejarah.

"Padahal Resolusi Jihad NU 22 Oktober 1945 inilah awal mula adanya pertempuran Surabaya yang melahirkan hari Pahlawan 10 November. Tidak akan ada hari Pahlawan 10 November jika tidak ada Resolusi Jidah NU 22 Oktoter.

Lukman bilang, negara akhirnya mengakui sejarah Resolusi Jihad NU 22 Oktober setelah PKB sebagai kekuatan politik NU menjadi bagian penting dari kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian, melakukan berbagi langkah meluruskan sejarah pertempuran Surabaya.

Menurutnya, selama Orde Baru yang disokong Golkar dan ABRI berkuasa, sama sekali tidak pernah diungkap sejarah Resolusi Jihad NU 22 Oktober itu. Dirinya juga selama menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi tak pernah menemukan penjelasan peristiwa Resolusi Jihad NU 22 Oktober di dalam pelajaran sejarah.

"Ini bukanlah kelalaian. Manipulasi sejarah ini bukan hanya disengaja, tetapi dilakukan secara sistematis oleh kekuatan politik dan ekonomi yang besar," ungkapnya.

Lukman menegaskan, bahwa sampai saat ini masih banyak fakta sejarah keperanan ulama, kiai dan NU dalam perkembangan bangsa Indonesia yang ditutup-ditutupi oleh kekuatan tertentu. Sehingga, tidak diketahui masyarakat luas.

Menurutnya, tidak dicantumkannya nama KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud, bukanlah kelalaian atau kekhilafan. Lukman menduga Kemendikbud telah disusupi kekuatan kontra NKRI yang ingin memecah belah bangsa Indonesia.

Caranya, dengan mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat melalui penulisan sejarah dalam hal ini kelompok NU.

"Jika klarifikasi dan permintaan maaf Nadiem Makarim ke PBNU tidak dilanjutkan dengan evaluasi total seluruh dokumen sejarah yang telah diterbitkan negara dan meluruskannya dengan menggandeng pihak yang berkompeten termasuk PBNU, maka bagi saya kehadiran Nadiem Makarim ke PBNU hanyalah sekedar upaya mencari suaka politik agar tidak dicopot oleh Presiden Jokowi," ucapnya.

Oleh karena itu, Lukman meminta kepada Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kemendikbud. Sehingga dapat dibersihkan dari kekuatan yang ingin memecah belah bangsa.

Lukman bilang, harus ditemukan pihak-pihak yang secara sengaja dan sistematis melakukan manipulasi dengan menghilangkan peran ulama dan organisasi Islam dalam sejarah bangsa. Tak peduli siapapun yang melakukan dan kapan dilakukannya.

"Selain itu, saya juga meminta kepada pemerintah, agar menjadikan kasus manipulasi Kamus Sejarah Indonesia yang terjadi ini sebagai momentum untuk meninjau ulang seluruh dokumen sejarah perjalanan bangsa. Proyek pelurusan sejarah ini akan menjadi salah satu legacy mulia dan berharga dari Presiden Jokowi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh," pungkasnya.

Diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Nadiem Anwar Makarim menemui Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta. Dalam kunjungannya Nadiem meminta maaf terkait adanya kontroversi Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan Kemendikbud sejak 2017.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami sudah membentuk tim untuk merevisi total kamus tersebut," kata Nadiem dilansir lama NUonline, Kamis (22/4).

Sementara itu dalam pertemuan tersebut Sekjen PBNU HA Helmy Faishal menyampaikan bahwa pihaknya memberikan saran, masuk, sekaligus kritik terhadap terbitnya Kamus Sejarah Indonesia yang tidak mencantumkan nama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden ke-4 RI.

"PBNU menyampaikan kritikan dan masukan yang sangat luas sekali kepada Mas Menteri bahwa sejarah berdirinya Indonesia tidak lepas dari peran para kiai dan ulama NU dalam konteks membangun dan merintis berdirinya NKRI," kata Helmy.