PKB Sebut Renovasi Ruang Kerja Nadiem Seharusnya Ditunda
Merdeka.com - Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi Nadiem Makarim berencana merenovasi ruang kerja dengan total biaya Rp 5 miliar lebih.
Anggota DPR Fraksi PKB Daniel Johan menegaskan bahwa renovasi tersebut tidak tepat mengingat anggaran negara terbatas di tengah pentingnya program kerakyatan.
"Di tengah terbatasnya anggaran yang ada bahkan adanya pemotongan yang besar terhadap program-program kerakyatan yang penting," katanya, Jumat (10/9).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Kenapa renovasi rumah KPR dibatasi? Melansir Rumah123, aturan tentang renovasi rumah sejatinya bukan datang dari pihak perbankan melainkan pengembang. Lantas, apa saja aturan renovasi rumah yang umum diberlakukan oleh developer? Berikut di antaranya: 1. Tidak Boleh Sampai Merombak Fasad RumahDeveloper biasanya akan mengizinkan renovasi rumah KPR selama tidak mengubah tampilan depan atau fasad hunian.
-
Kenapa Kemendag revisi Permendag? Terdapat beberapa evaluasi terhadap peraturan sebelumnya berdasarkan masukan dari pelaku usaha maupun kementerian dan lembaga teknis terkait. Oleh karena itu, Kemendag membuat sejumlah perubahan agar peraturan di bidang ekspor dapat lebih implementatif.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Dia menyebut, mestinya renovasi tersebut ditunda mengingat ruang kerja Nadiem masih layak.
"Harusnya renovasi ruang termasuk yang ditunda, toh ruang yang ada juga masih layak," ucapnya.
Daniel meminta Nadiem lebih mengasah sense of crisis. Sebab, renovasi ruangan tersebut tak dibutuhkan masyarakat saat pandemi.
"Iya harus lebih mengasah sense of crisisnya, masyarakat berharap muncul terobosan-terobosan cerdas yang mampu melampaui hambatan pandemi, sayang itu tidak muncul," pungkasnya.
Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi berencana merenovasi ruang kerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Total biaya renovasi yang dikeluarkan sebesar Rp 5 miliar lebih.
Hal itu terungkap dari lpse.kemdikbud.go.id. Dari situs itu disebutkan penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A. Nilai pagu paket sebesar Rp 6.500.000.000 dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp 5.391.858.505. Satuan kerja dalam hal ini adalah biro umum dan pengadaan barang dan jasa.
merdeka.com juga mendapat file PDF mengenai rencana renovasi ruang menteri. Di PDF 6 halaman tersebut, tertulis bagian ruangan yang akan di renovasi. Di antaranya ruang private atau ruang Nadiem, semi private, ruang public dan service.
Sementara itu, Plt Karo BKHM Kemendikbudristek, Anang Ristanto mengatakan, ruang kerja Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, Nadiem Makarim sudah lama tidak direnovasi. Ini menjadi salah satu alasan Kemendikbudristek berencana merenovasi ruang kerja Nadiem dengan total biaya Rp5 miliar lebih.
"Renovasi pada ruangan kerja menteri dan para staf ahli sudah lama tidak dilakukan," kata Anang, Jumat (10/9).
Dia menjelaskan, berdasarkan data Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, renovasi pada lingkungan Gedung A Kemendikbudristek terakhir kali dilakukan pada tahun 2016. Saat itu, renovasi dilakukan untuk memperbaiki ruangan perpustakaan yang berada di lantai 1.
Sementara pada tahun 2019, Kemendikbudristek hanya melakukan pembongkaran relief di Plaza Insan Berprestasi.
Anang menegaskan, renovasi yang dilakukan pada keseluruhan lantai 2 Gedung A Kemendikbudristek merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021. Perpres ini mengamanatkan penggabungan unsur riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Perpres ini mengharuskan terjadinya perubahan struktur organisasi dan penambahan pimpinan tinggi madya atau pejabat eselon I staf ahli menteri sebanyak 5 orang. Renovasi kali ini dilakukan untuk menyiapkan ruangan bagi para pejabat baru beserta tim kerjanya, sekretariat tata usaha pimpinan, ruang kerja staf khusus menteri, serta ruangan menteri.
"Selain itu, urgensi penataan ruangan di lantai 2 Gedung A Kemendikbudristek adalah untuk menghadirkan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan," tegasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Siapapun kepala otorita IKN akan gemeter kakinya karena begitu tinggi targetnya," kata Daniel Johan.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.
Baca SelengkapnyaSiapa sosok Anita Jacoba anggota DPR RI yang ngamuk ke Menteri Nadiem saat rapat kerja bersama? Simak informasi berikut.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaIndra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.
Baca SelengkapnyaSebab, semakin banyak kementerian akan sulit untuk saling sinergi.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca Selengkapnya