Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKB Sebut Renovasi Ruang Kerja Nadiem Seharusnya Ditunda

PKB Sebut Renovasi Ruang Kerja Nadiem Seharusnya Ditunda Nadiem Makarim di Papua Barat. ©Liputan6.com/Yopi

Merdeka.com - Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi Nadiem Makarim berencana merenovasi ruang kerja dengan total biaya Rp 5 miliar lebih.

Anggota DPR Fraksi PKB Daniel Johan menegaskan bahwa renovasi tersebut tidak tepat mengingat anggaran negara terbatas di tengah pentingnya program kerakyatan.

"Di tengah terbatasnya anggaran yang ada bahkan adanya pemotongan yang besar terhadap program-program kerakyatan yang penting," katanya, Jumat (10/9).

Dia menyebut, mestinya renovasi tersebut ditunda mengingat ruang kerja Nadiem masih layak.

"Harusnya renovasi ruang termasuk yang ditunda, toh ruang yang ada juga masih layak," ucapnya.

Daniel meminta Nadiem lebih mengasah sense of crisis. Sebab, renovasi ruangan tersebut tak dibutuhkan masyarakat saat pandemi.

"Iya harus lebih mengasah sense of crisisnya, masyarakat berharap muncul terobosan-terobosan cerdas yang mampu melampaui hambatan pandemi, sayang itu tidak muncul," pungkasnya.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi berencana merenovasi ruang kerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Total biaya renovasi yang dikeluarkan sebesar Rp 5 miliar lebih.

Hal itu terungkap dari lpse.kemdikbud.go.id. Dari situs itu disebutkan penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A. Nilai pagu paket sebesar Rp 6.500.000.000 dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp 5.391.858.505. Satuan kerja dalam hal ini adalah biro umum dan pengadaan barang dan jasa.

merdeka.com juga mendapat file PDF mengenai rencana renovasi ruang menteri. Di PDF 6 halaman tersebut, tertulis bagian ruangan yang akan di renovasi. Di antaranya ruang private atau ruang Nadiem, semi private, ruang public dan service.

Sementara itu, Plt Karo BKHM Kemendikbudristek, Anang Ristanto mengatakan, ruang kerja Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, Nadiem Makarim sudah lama tidak direnovasi. Ini menjadi salah satu alasan Kemendikbudristek berencana merenovasi ruang kerja Nadiem dengan total biaya Rp5 miliar lebih.

"Renovasi pada ruangan kerja menteri dan para staf ahli sudah lama tidak dilakukan," kata Anang, Jumat (10/9).

Dia menjelaskan, berdasarkan data Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, renovasi pada lingkungan Gedung A Kemendikbudristek terakhir kali dilakukan pada tahun 2016. Saat itu, renovasi dilakukan untuk memperbaiki ruangan perpustakaan yang berada di lantai 1.

Sementara pada tahun 2019, Kemendikbudristek hanya melakukan pembongkaran relief di Plaza Insan Berprestasi.

Anang menegaskan, renovasi yang dilakukan pada keseluruhan lantai 2 Gedung A Kemendikbudristek merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021. Perpres ini mengamanatkan penggabungan unsur riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perpres ini mengharuskan terjadinya perubahan struktur organisasi dan penambahan pimpinan tinggi madya atau pejabat eselon I staf ahli menteri sebanyak 5 orang. Renovasi kali ini dilakukan untuk menyiapkan ruangan bagi para pejabat baru beserta tim kerjanya, sekretariat tata usaha pimpinan, ruang kerja staf khusus menteri, serta ruangan menteri.

"Selain itu, urgensi penataan ruangan di lantai 2 Gedung A Kemendikbudristek adalah untuk menghadirkan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan," tegasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Legislator PKB: Siapapun Kepala Otorita IKN Akan Gemetar karena Begitu Tinggi Targetnya
Legislator PKB: Siapapun Kepala Otorita IKN Akan Gemetar karena Begitu Tinggi Targetnya

"Siapapun kepala otorita IKN akan gemeter kakinya karena begitu tinggi targetnya," kata Daniel Johan.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya
DPR: Perlu Panggil Bandung Bondowoso jadi Ketua IKN Ngejar Upacara HUT RI Agustus
DPR: Perlu Panggil Bandung Bondowoso jadi Ketua IKN Ngejar Upacara HUT RI Agustus

Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.

Baca Selengkapnya
Mengenal Sosok Anita Jacoba, Wakil Rakyat Gebrak Meja Amuk Menteri Nadiem di DPR
Mengenal Sosok Anita Jacoba, Wakil Rakyat Gebrak Meja Amuk Menteri Nadiem di DPR

Siapa sosok Anita Jacoba anggota DPR RI yang ngamuk ke Menteri Nadiem saat rapat kerja bersama? Simak informasi berikut.

Baca Selengkapnya
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran

PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Agar Tetap Produktif
Terungkap Alasan Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Agar Tetap Produktif

Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.

Baca Selengkapnya
Tak Lagi Dipakai, Begini Nasib Rumah Dinas Anggota DPR
Tak Lagi Dipakai, Begini Nasib Rumah Dinas Anggota DPR

Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya
PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun
PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun

Djarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.

Baca Selengkapnya
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra

Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR 2024-2029 Tak Dapat Rumah Dinas, Ini Kompensasinya
Anggota DPR 2024-2029 Tak Dapat Rumah Dinas, Ini Kompensasinya

Indra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.

Baca Selengkapnya
Mardani Ali Sera Kaget Tiba-Tiba Baleg DPR Pleno Angkat Revisi UU Kementerian
Mardani Ali Sera Kaget Tiba-Tiba Baleg DPR Pleno Angkat Revisi UU Kementerian

Sebab, semakin banyak kementerian akan sulit untuk saling sinergi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19

Baca Selengkapnya