PKB Sarankan JK Sampaikan Kritik Infrastruktur Jokowi dalam Rapat Kabinet

Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyarankan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar menyampaikan kritik terkait proyek infrastruktur kebanggaan Joko Widodo dalam rapat kabinet. Hal ini menyusul sejumlah kritik JK terkait pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang dan Jabodetabek serta kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado.

"Sesama pemerintah kritik sampaikan di rapat kabinet saja," kata Wasekjen PKB Daniel Johan kepada merdeka.com, Rabu (23/1).

Daniel menuturkan, tujuan dari berbagai proyek infrastuktur strategis itu untuk menumbuhkan pusat ekonomi baru di sejumlah daerah. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur hingga ke desa.

"Itu berdasarkan bagaimana logistik di Indonesia akan menjadi lebih murah dan cepat dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru. Tapi ke depan kita akan mendorong pembangunan infrastruktur di desa-desa yang menjadi pusat produksi selama ini," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa kali menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).

JK menyinggung kondisi LRT Palembang yang kini hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. "LRT Palembang jadikan coba-coba turis lokal saja," kata JK.

Karena itu, dia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek secara teknis, tapi juga dampak terhadap perekonomian.

"Ini suatu tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian daripada evaluasi kita meningkatkan infrastruktur tapi juga manfaatnya bagaimana," kata JK.

JK juga menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado. Menurut JK, proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut.

Tak hanya soal LRT di Palembang, Jusuf Kalla juga mengkritik pembangunan LRT Jabodetabek yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated (layang) dinilai kurang efektif.